Diduga Permainkan Waktu Wartawan, Penanggung Jawab SPPG MBG Desa Malabar Terus Mengelak, Indikasi Penyimpangan Kian Menguat

Foto/Ilustrasi

SERANG — Dugaan adanya permainan dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Malabar, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, semakin menguat. Bukan hanya soal menu MBG yang dinilai tidak layak serta kejanggalan administrasi pendistribusian, namun juga sikap Penanggung Jawab SPPG Dapur MBG Desa Malabar yang terkesan sengaja mempermainkan waktu awak media, berulang kali berjanji bertemu namun terus menghindar, memicu kecurigaan publik semakin besar.

Sejak mencuatnya pemberitaan terkait menu MBG yang dinilai jauh dari standar gizi serta ketidaksesuaian tanggal dalam surat perjanjian pendistribusian MBG untuk SDN Serdang dan SDN Saninten, SPPG Dapur MBG Desa Malabar menjadi sorotan tajam aktivis dan masyarakat.

Program MBG yang digagas Pemerintah Republik Indonesia sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak bangsa. Namun fakta di lapangan justru menunjukkan indikasi kuat lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya, bahkan mengarah pada dugaan manipulasi administrasi.

Menu MBG yang dibagikan kepada siswa SDN Serdang dan SDN Saninten berupa mi ayam dengan hanya tiga irisan kecil daging ayam, tiga keping keripik tempe, serta satu buah jeruk. Menu tersebut dinilai tidak pantas dan jauh dari standar kelayakan gizi bagi anak sekolah.

Persoalan semakin serius ketika ditemukan kejanggalan dalam surat perjanjian pendistribusian MBG. Dalam dokumen yang diberikan SPPG Dapur MBG Desa Malabar kepada pihak sekolah, tertulis pendistribusian dimulai pada 12 Januari 2026, sementara fakta di lapangan menunjukkan MBG baru disalurkan pada 19 Januari 2026.

Kepala SDN Serdang, Jawhari, secara tegas mengonfirmasi kejanggalan tersebut dan mengaku menolak menandatangani surat perjanjian yang dinilainya tidak sesuai fakta.

“Saya tidak mau tanda tangan, kang. Di surat tertulis mulai tanggal 12, tapi kenyataannya MBG baru dimulai tanggal 19. Terus ke mana yang tujuh hari itu? Mereka bilang salah ketik. Kalau salah ketik, masa tidak dicek dulu? SD Saninten juga sama. Jangan menjebak saya seperti ini,” tegas Jawhari.

Upaya awak media untuk memperoleh klarifikasi resmi dari pihak SPPG Dapur MBG Desa Malabar justru menemui jalan buntu. Penanggung jawab dapur MBG, Yosep, beberapa kali dihubungi dan berulang kali menjanjikan pertemuan, namun setiap kali awak media mendatangi lokasi, Yosep selalu berdalih sedang berada di luar atau tidak berada di tempat.

Melalui sambungan telepon, Yosep sempat menyarankan agar awak media datang langsung ke dapur MBG.

“Datang aja ke dapur, saya ada di dapur nanti,” ujarnya.

Namun saat awak media benar-benar mendatangi lokasi SPPG Dapur MBG Desa Malabar, Yosep kembali menghubungi dan menyampaikan bahwa dirinya sedang berada di luar. Pola ini terjadi berulang kali, sehingga menimbulkan kesan kuat bahwa yang bersangkutan sengaja mengulur waktu, menghindari konfirmasi langsung, dan mempermainkan kerja jurnalistik.

Bahkan, dalam komunikasi sebelumnya, Yosep sempat melontarkan pernyataan yang dinilai meremehkan peran pers.

“Harusnya wartawan itu nge-post jalan rusak, bukan MBG yang dibesar-besarkan,” ucapnya, Sabtu (23/1/2026).

Sikap tersebut menuai kecaman dari kalangan aktivis dan wali murid. Lukman, wali murid kelas II SDN Serdang sekaligus aktivis di Kabupaten Serang, menilai tindakan penanggung jawab SPPG Dapur MBG Desa Malabar semakin memperkuat dugaan adanya penyimpangan.

“MBG dimulai tanggal 19, tapi di surat tertulis tanggal 12. Penanggung jawabnya juga selalu menghindar saat mau dikonfirmasi langsung. Ini bukan sekadar salah ketik, ini patut diduga ada yang disembunyikan,” tegas Lukman.

Hingga berita ini diturunkan Minggu 01 Februari 2026, pihak SPPG Dapur MBG Desa Malabar belum memberikan klarifikasi resmi terkait ketidaksesuaian surat perjanjian, standar menu MBG, maupun sikap penanggung jawab yang dinilai sengaja menghindari konfirmasi langsung dari awak media.(LK/Red)