Diduga Mark Up Pembangunan Pagar Kantor Desa Binong Habiskan Anggaran Dana Banprov Rp 40Juta

SERANG-- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten saat ini sudah mulai mencairkan bantuan Dana Desa untuk 1.228 Desa se-Provinsi Banten. Adapun nominalnya mencapai Rp 60 juta per Desa. 

Hal itu dikonfirmasi oleh Plt Kepala Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa (DPMD) Banten, Usman Asshiddiqi Qohara  melalui Kepala Bidang Pemerintah Desa (Pemdes) pada DPMD Banten, Suherman pada Media Jumat 11 Agustus 2023.

“Sudah beberapa Desa yang cair melalui BPKAD,” kata Suherman, mengutip Radarbanten.co.id

Diketahui salah satunya, Desa Binong, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang telah mendapatkan hibah Dana Desa Senilai Rp. 60 juta, 

Desa Binong mengalokasikan Dana senilai Rp 40 juta untuk kegiatan pembangunan pagar Kantor Desa, namun, pada pelaksanaan nya, kegiatan tersebut diduga di mark up, pasalnya, dari keterangan beberapa warga kepada media ini, bahwa pemagaran tersebut diduga tidak sesuai anggaran dengan teknis pelaksanaan dilapangan. 

Pondasi awal di sekeliling bangunan pagar hanya memakai bata ringan (Selkon), hal itu diduga untuk mengurangi anggaran dan disinyalir mark up. 

"Pondasi nya pakai Bata ringan, kan pondasi harusnya pakai Batu Kali atau batu belah, saat kami lihat itu sekeliling pondasi hanya pakai selkon," ujar X Warga Sekitar beberapa waktu lalu. 

Penggunaan anggaran Bantuan Dana Desa Rp 60juta , Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Binong, Juanda mengatakan, Pembangunan Pagar yang berukuran 9 meter Panjang, lebar 12, tinggi 2.50,  memakai anggaran Rp 40juta, dan sisanya digunakan untuk Laptop, Kader, KB.

" Betul ada Pembangunan Pagar, anggaran 40 juta, Bantuan Dana Provinsi, 60 juta juga keseluruhan, laptop kader KB dan pemagaran kantor," ujar Juanda. Senin (27/11/23). 

Alasan memakai pondasi Bata ringan, Juanda menjawab  ," Pondasinya pake ring balok, dasar coran, atas ring balok coran juga untuk memperkokoh bangunan.

Hal ini belum mendapat tanggapan dari Kepala Desa Binong saat dihubungi dan di pesan tidak merespon.

Masyarakat berharap pemerintah Provinsi harus extra dalam mengawasi penggunaan Banprov tersebut, juga Inspektorat lebih aktif menerima laporan informasi sehingga bisa dilakukan audit dan pengecekan apakah ada unsur unsur penyalahgunaan anggaran di lapangan.(Red)