Paparan Materi Tentang Kebijakan Pengembangan Sumberdaya Manusia Oleh Kepala BPSDM Provinsi Papua

JAYAPURA – PAPUA, BHINNEKANEWS71.Com -Rapat kerja nasional ( Rakernas ) Dewan pimpinan nasional, pemuda  adat Papua (DPN PAP) Melaksanakan kegiatan rapat kerja nasional ( Rakernas) di kotaraja dalam nomor 100, kota jayapura, Kamis (29/7/2021) di gedung aula BPSDM Provinsi Papua 

Terkait dengan materi yang di berikan oleh, Ayoko A.F Rumaropen, SP, M.Eg, Adalah kegiatan kebijakan pengembangan sumberdaya manusia di provinsi Papua,” Jelasnya.

Kebijakan umum pengembangan sumber daya manusia asli Papua merupakan kebijaksanaan yang berkesinambungan menyeluruh dan terpadu antar sektor/bidang pembangunan yang tentunya melibatkan banyak sumber daya manusia asli Papua di tempuh melalui 4 kebijakan yaitu.

1. Peningkatan kualitas SDM Asli Papua

2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM Orang Asli Papua

3. Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Asli Papua

4. Peningkatan Pemerataan Pendidikan Bagi Putra – Putri Asli Papua

Kemudian melalui kebijaksanaan pendanaan untuk membiayai

1. Pembinaan Siswa unggul asli Papua SLTP Dan SLTA untuk persiapan seleksi perguruan tinggi

2. Mahasiswa asli Papua Diploma, S1, S3, S3 pendidikan dalam negeri dan luar negeri 

3. Kegiatan – kegiatan pelatihan keterampilan kerja mahasiswa asli Papua yang menyelesaikan studi

4. Monitoring dan evaluasi perkembangan kemajuan studi mahasiswa asli Papua

Adapun strategi pengembangan sumberdaya manusia orang asli Papua di arahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas agar mampu berkompetensi di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan untuk merealisir strategi Tersebut dalam pelaksanaan yang di tempuh 3 (Tiga) Strategi

1. Pengembangan Kualitas SDM Asli Papua Melalui Jalur Pendidikan 

2. Peningkatan Kompetensi SDM Asli Papua

3. Pendayagunaan SDM Papua

belum optimalnya pengelolaan beasiswa afirmasi pemerintah provinsi Papua di sebabkan salah satunya karena belum adanya landasan hukum dalam bentuk regulasi daerah baik dalam bentuk peraturan Gubernur, Aturan Provinsi Papua atau aturan daerah khusus pengelolaan beasiswa afirmasi pemerintah provinsi Papua sangat menyambut baik dan apresiasi terhadap inisiatif untuk merumuskan norma, kriteria dan indikator akan tertuang dalam indikator akademi paper pengelolaan beasiswa afirmasi pemerintah provinsi Papua.

Paparan materi Aryoko A.F. Rumaropen, SP,M. Eh, terbilang dengan adanya peraturan – perundang – undangan pengelolaan beasiswa afirmasi maka akan ada kepastian hukum dalam pengelolaan beasiswa dan kami percaya dengan peraturan daerah maka beasiswa akan berjalan secara efektif dan efisien dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pengendalian serta pendayagunaan hasil lulusan penerima beasiswa untuk masuk daam pasar tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan melalui pendidikan yang berkualitas,” Ujarnya.

(Yakonias M)