HRD CV ARU Sebut Rekruitmen Kerja Diminta Rp1,5juta Tidak Benar, Jika Ada Kami Akan Proses

SERANG, -- Mengenai adanya dugaan pungutan uang untuk masuk dalam rekruitmen tenaga kerja di CV ARU, berlokasi di Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Arsul HRD menyatakan bahwa itu tidak benar. 

Asrul bahkan menegaskan jika memang adanya bukti perekrutan tenaga kerja melibatkan pihak perusahan, pihak nya akan memproses dengan memberikan sanksi namun harus didasari bukti. 

Hal itu diungkapkan Asrul saat dikonfirmasi

"Kalau itu terjadi diluar, kami tidak bisa monitor, kita hanya bisa mengawasi didalam, nah Didalam jika ada pekerja kita terlibat dalam persoalan itu pasti kita akan ambil tindakan, jadi banyak juga yang tanya sama seperti hal ini ya kita jelaskan ya gak ada, perusahaan tidak pernah menarik dalam bentuk apapun ," kata Asrul. Kamis (3/7/25). 

Sementara sebelumnya, Adanya informasi narasumber media ini bahwa sistem perekrutan di CV ARU harus bayar Rp1,5 juta. 

"Yahoo meren, Kamari cenah te Inah  ngasup Ken eta di Aru tapina di penta sajuta setengah, jika di translate dalam bahasa Indonesia, "Tahu kali kemarin itu Teh Inah masukkan eta di Aru tapi diminta sejuta setengah," ujarnya. 

Berdasarkan informasi dihimpun, beberapa orang yang telah berhasil masuk kerja setelah adanya pembayaran uang sebesar Rp 1,5 juta kepada oknum mandor pekerja orang dalam. 

"Sebagian sudah pada kerja Kang, tapi yang sudah bayar 1,5 juta itu ke oknum didalam seperti Mandor mandor gitu," terang Sumber beberapa waktu lalu. 

Harapan masyarakat kepada pihak APH dan Disnaker untuk segera melakukan investigasi mendalam untuk menyelidiki apakah ada dugaan penyimpangan atau dugaan percaloan dalam perekrutan tenaga kerja di CV ARU, dan jika hal semacam itu terjadi, masyarakat juga sejalan dengan pernyataan HRD ARU untuk dilakukan tindakan manakala adanya dugaan permintaan uang dalam rekruitmen tenaga kerja. 

Diketahui, CV ARU merupakan Produksi Kayu dalam sistem pekerjaan menerapkan pekerjaan borongan. 

Sebelumnya, Kepolisian Sektor Jawilan Polres Serang pasang spanduk himbauan di seluruh Perusahaan yang berada di Wilayah Hukum Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten.

Perlu diketahui Larangan Pemungutan Biaya Penempatan kerja telah diatur sesuai perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 47 ayat (1), melarang pihak-pihak yang melakukan penempatan tenaga kerja memungut biaya penempatan dari pencari kerja.(Red)