Pemprov Banten Maksimalkan Gerakan Anti Korupsi

SERANG, BHINNEKANEWS71.COM -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memaksimalkan gerakan anti korupsi melalui Pemerintahan yang bersih serta pelaku usaha yang bersih, kesejahteraan masyarakat semakin terwujud.

Demikian dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar saat kegiatan Bimbingan Teknis Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dengan tema "Mewujudkan Dunia Usaha Antikorupsi Melalui Penanaman Nilai-nilai Integritas" di Aula Lantai 7 Gedung Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Kamis, 13 Juli 2023.

"Pagi hari ini kita melanjutkan apa yang KPK RI terkait edukasi anti korupsi yang pesertanya pelaku usaha, kemarin para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten. Seperti disampaikan kemarin bahwa agenda kerja KPK RI ini bagian kebersamaan dengan Pemprov Banten yang juga akan dilaksanakan di Provinsi lain. Tahun 2023 dimulai dari Provinsi Banten,” ujarnya.

"Kita berharap dengan kehadiran KPK, kita diingatkan untuk benar-benar pemerintahan yang bersih, pengusaha yang bersih, sehingga pencapaian kesejahteraan masyarakat semakin baik," tambah Al Muktabar.

Menurutnya, Pemprov Banten pada dasarnya telah melakukan usaha semaksimal mungkin untuk menggerakkan dan mengoptimalkan antikorupsi ini. 

"Sehingga bisa kita lihat dari berbagai pencapaian kinerja pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan Provinsi Banten berjalan cukup baik," tuturnya.

"Tentu kita tidak berpuas diri dengan pencapaian yang sudah ada. Kita harus terus meningkatkannya, di antaranya seperti yang kita lakukan di pagi hari ini,” sambung Al Muktabar.

Al Muktabar mengatakan, pengusaha merupakan penggerak perekonomian pada kehidupan masyarakat. Ada lapangan kerja, penghasilan, yang dalam jumlah tertentu bisa menjadi sumber penghasilan daerah dari sektor pajak, retribusi, dan seterusnya. 

"Tentu dalam rangka menjalankan itu, prinsip-prinsip anti korupsi penting sekali," pungkasnya.

Ia juga mengatakan, khusus akses kerja cakupan pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pemprov Banten membangun tata laksana yang semakin transparan, efektif, akuntabel, dan efisien.

"Kita mendorong di antara metodologinya dalam pengadaan barang dan jasa dengan e-katalog baik itu lokal, nasional, maupun sektoral," ungkap Al Muktabar.

"Pemprov Banten sudah mendekati 80 persen dalam penggunaan e-katalog. Yang kita belum bisa etalase terkait dengan konstruksi jembatan pada pondasi dan komponen kerangka yang perlu diintegrasikan. Jadi kita menunggu dari pola-pola yang disusun dari Kementerian/ Lembaga maupun Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Satgas Dunia Usaha dan Keluarga Berkualitas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, David Sepriwasa mengungkapkan, Provinsi Banten sebagai Provinsi pembuka program dunia usaha antikorupsi direktorat pembinaan peran serta masyarakat.

"Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pemprov Banten bersama KPK dalam menciptakan dunia usaha berintegritas," ungkapnya.

"Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk merubah budaya korupsi menjadi budaya anti korupsi. Korupsi merupakan pilihan hidup. Ketika kita punya kewenangan korupsi mengintai kita," tambah David.

Ia juga mengatakan, KPK berkomitmen mendorong kalangan dunia usaha untuk anti korupsi dengan berbagai program. Juga melalui strategi pendidikan, pencegahan, hingga penindakan.

"Ketiga strategi itu tidak akan efektif tanpa partisipasi masyarakat,” ungkap David.

Untuk diketahui, kegiatan Bimbingan Teknis Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat tersebut diikuti oleh 100 perserta. Berasal dari kalangan BUMN, BUMD, Koperasi, UMKM, serta Asosiasi. (*/Red)