Permikomnas Wilayah IV Banten Audiensi dengan Diskominfo, Soroti Blank Spot Internet di Banten Selatan

Serang — Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional (Permikomnas) Wilayah Banten menggelar audiensi bersama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) Provinsi Banten , pada rabu, 13 Mei 2026, guna membahas berbagai persoalan digital di Banten, mulai dari maraknya judi online, keamanan data dan serangan siber, hingga keterbatasan akses jaringan internet di wilayah Banten Selatan, khususnya Gunung Kencana, Kabupaten Lebak.

Audiensi tersebut diterima langsung oleh Dian Herdiana selaku Pranata Komputer Ahli Muda pada bidang Pemerintahan Digital Diskominfo Provinsi banten bersama jajaran bidang Persandian, bidang ekosistem pemerintahan digital serta pengelolaan informasi digital Diskominfo Banten bersama mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Permikomnas Wilayah Banten.

Koordiantor Wilayah IV Permikomnas Banten, Desta Maujudillah, menyampaikan bahwa audiensi dilakukan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan teknologi dan dampaknya di masyarakat.

“Kami membawa beberapa isu, mulai dari kebocoran data nasional, judi online, persoalan jaringan internet, sampai pp tunas. Kami ingin ada strategi nyata pemerintah dalam menyoroti hal tersebut dan membangun kolaborasi agar transformasi digital merata,” ujarnya.

“Investasi dalam infrastruktur digital adalah investasi dalam kemanusiaan. Tidak ada alasan bagi Provinsi Banten yang menjadi gerbang ibu kota menyisakan rakyat dalam kegelapan digital” tambahnya.

Ia menjelaskan, Permikomnas saat ini menaungi 23 himpunan kampus di Banten dan aktif melakukan pengabdian berbasis teknologi, seperti pendampingan digitalisasi pertanian serta pengembangan website desa.

Dalam forum tersebut, Diskominfo Banten memaparkan kondisi perkembangan digital di Provinsi Banten, termasuk tingginya penggunaan internet yang diikuti meningkatnya ancaman keamanan siber dan praktik judi online.

Dian Herdiana, Perwakilan Diskominfo Banten menyebut Banten menjadi salah satu wilayah dengan penetrasi internet tinggi, sehingga literasi digital dinilai menjadi kebutuhan mendesak.

“Ancaman keamanan digital, kebocoran data, hingga judi online terus meningkat seiring penggunaan internet dan media sosial. Karena itu, penguatan literasi digital harus dilakukan bersama-sama,” ujarnya.

Diskominfo juga menjelaskan bahwa kewenangan pemblokiran situs judi online berada di pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital. Sementara pemerintah daerah lebih berfokus pada edukasi masyarakat serta penguatan keamanan sistem digital di lingkungan pemerintahan.

Selain itu, pihak Diskominfo turut menyinggung kasus peretasan website pemerintahan yang sempat terjadi di Banten. Menurutnya, serangan siber terjadi akibat adanya celah keamanan pada sistem pemrograman.

“Pencegahan selalu dilakukan secara berkala menggunakan berbagai framework keamanan, anti-malware, hingga penguatan infrastruktur digital. Kasus yang sempat terjadi berasal dari sisi pemrograman yang terbuka dan kini sudah ditutup oleh pengembang,” jelas Dian Herdiana.

Persoalan blank spot internet di wilayah Gunung Kencana, Lebak, juga menjadi perhatian dalam audiensi tersebut, mahasiswa menilai masih banyak wilayah yang mengalami keterbatasan sinyal dan akses internet, sehingga menghambat aktivitas pendidikan maupun pelayanan digital masyarakat.

Menanggapi hal itu, Diskominfo Banten menjelaskan bahwa persoalan jaringan tidak hanya berkaitan dengan teknis provider, tetapi juga faktor investasi serta kondisi sosial di wilayah setempat.

“Wilayah Banten Selatan memang masih membutuhkan penguatan infrastruktur digital. Ke depan perlu ada kolaborasi antara pemerintah desa, provider telekomunikasi, dan masyarakat agar pembangunan jaringan internet bisa berjalan,” ujarnya.

Diskominfo turut mendorong mahasiswa untuk berperan aktif menjadi penghubung antara masyarakat dan perusahaan telekomunikasi melalui pendekatan kolaboratif maupun program CSR.

“Mahasiswa bisa menjadi katalisator dan mediator. Tidak semua pembangunan harus bergantung pada APBD. Vendor telekomunikasi juga bisa dilibatkan melalui program CSR untuk pembangunan infrastruktur digital,” katanya.

Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis dan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat literasi digital, mendorong pemerataan akses internet, serta membangun kolaborasi antara mahasiswa dan pemerintah dalam menghadapi tantangan transformasi digital di Banten.(*Red)