Tokmas dan Aktivis Jayanti: Pejabat Kecamatan Jayanti Harus Jadi Teladan dalam Kepatuhan Wajib Pajak"

Kabupaten Tangerang - Tokoh masyarakat dan aktivis Jayanti kembali menyoroti dugaan tidak kepatuhan pemerintah Kecamatan Jayanti, yaitu pejabat plat merah tersebut tidak taat pajak. 

Pasalnya beberapa waktu lalu, Mobil kendaraan operasional polisi pamong praja Kecamatan Jayanti menunggak pajak dari tahun 2018, hampir 7 tahun lamanya menjelang akhir tahun 2024.

Hj Rebo Muhidin, salah satu tokoh masyarakat Jayanti merasa tergelitik dengan peristiwa itu, ia menyebut, "Mobil plat merah itu harus mencontohkan taat hukum sedang di pom bensin aja mencontohkan ga dapat bensin subsidi karena semua sarana Negara itu sudah di anggarkan uang hasil pajak masyarakat." ujar Haji Rebo yang juga sebagai Ketua Forum Bela Negara Provinsi Banten, beberapa waktu lalu. 

Demikian hal serupa disampaikan Ketua Media Center Jayanti (MCJ). Bonai Supriadi, dalam rapat koordinasi bersama anggota pada Kamis pagi (19/12/2024), Ia menegaskan pentingnya teladan dari aparat pemerintah untuk membangun kepercayaan masyarakat. "Ketika camat, lurah, dan perangkat lainnya disiplin dalam membayar pajak, masyarakat akan lebih termotivasi untuk melakukan hal yang sama," ujarnya.

Sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat lokal, Kecamatan memiliki peran strategis dalam mendorong kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Camat dan perangkat kecamatan diminta untuk memberikan contoh nyata dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak, sebagai bentuk tanggung jawab sosial serta kontribusi terhadap pembangunan daerah. 

Langkah konkret yang dapat dilakukan Kecamatan antara lain adalah memberikan sosialisasi berkala tentang pentingnya pajak, menyediakan layanan konsultasi perpajakan, hingga mendampingi masyarakat dalam proses pelaporan pajak. Selain itu, kecamatan diharapkan aktif bekerja sama dengan instansi perpajakan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan terkait pajak.

Dengan komitmen bersama, diharapkan tingkat kepatuhan pajak di wilayah kecamatan dapat meningkat, sehingga target pendapatan daerah dapat tercapai demi kemajuan bersama.(Deki)