Ironi di Meja Makan Sekolah: Perut Kenyang Siswa, Dompet Kosong Guru Honorer

Oleh: Nadila Okta Fika: Mahasiswa Prodi S-1 Manajemen FHEB UNDHARI

Dharmasraya, -- Pendidikan adalah investasi jangka panjang suatu bangsa, para guru honorer bekerja keras untuk memahat karakter anak bangsa dengan hati yang ikhlas dan sabar, namun dibalik itu semua guru honorer acap kali menjadi perbincangan hangat ditengah gelombang peradaban ekonomi Indonesia.

Guru honorer bekerja namun tak sesuai dengan upah yang diberikan pemerintah dari dahulunya hingga kini. Namun dibalik itu semua publik dikagetkan dengan program-program pemerintah yang cukup membuat kita geleng kepala, salah satunya makan siang bergizi gratis (MBG).

Fenomena dimana upah pendidik justru lebih rendah daripada tenaga pelaksana program teknis, ini mencerminkan adanya disorientasi dalam menghargai aset intelektual bangsa. Data di lapangan menunjukan masih banyak guru honorer terutama di jenjang sekolah dasar dan menengah, daerah kabupaten hampir dari mereka menerima upah di bawah satu juta rupiah per bulan, dengan jadwal kerja dan tugas yang sama dengan guru yang berstatus ASN.

Bahkan dibeberapa wilayah terpencil, angka Rp300.000 hingga Rp500.000 masih menjadi realitas pahit yang harus diterima setiap bulannya, ironinya dibayarkan per tiga bulan. Nominal angka ini sangat memprihatinkan bagi yang merasakan apalagi jika dibandingkan dengan standar Upah Minimum Regional (UMR).

Ketimpangan ini terasa kian tidak adil jika meninjau aspek kualifikasi akademik. Untuk menjadi seorang guru, seseorang wajib menempuh pendidikan tinggi minimal strata satu (S1) dan sering kali dituntut memiliki sertifikat pendidik.

Tanggung jawab mereka tidak terbatas dengan transfer jasa ilmu pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan moral, evaluasi psikologis siswa, hingga tugas administrasi yang melelahkan. Sementara itu, posisi dalam operasional program MBG, umumnya tidak selalu mensyaratkan latar belakang pendidikan tinggi.

Ketika negara lebih memprioritaskan upah lebih tinggi tenaga teknis dibandingkan tenaga pendidik yang telah lulus sarjana dan bahkan sudah tersertifikasi guru porpesional, ini memberikan sinyal dari pemerintah bahwa fisik (gizi) dianggap jauh lebih bernilai secara ekonomi dibandingkan dengan pembangunan mental dan intelektual.

Secara psikologis, ketimpangan ini menciptakan rasa rendah diri dan demotivasi di kalangan guru honorer. Bagaimana mungkin seorang guru dapat mengajar dengan fokus dan penuh dedikasi jika perutnya sendiri keroncongan atau jika ia harus memikirkan utang untuk sekadar berangkat ke sekolah?

Kesejahteraan yang rendah memaksa banyak guru honorer mencari pekerjaan sampingan, mulai dari menjadi pengemudi ojek daring hingga buruh cuci, yang pada akhirnya menguras energi dan konsentrasi mereka dalam mendidik.

Lebih jauh lagi, jika profesi guru terbentuknya hubungan dalam pikiran soal kemiskinan, maka talenta-talenta terbaik dari generasi muda tidak akan lagi tertarik untuk masuk ke dunia pendidikan. Mereka akan lebih memilih bekerja di sektor-sektor strategis seperti program MBG atau industri lainnya yang menawarkan stabilitas finansial.

Jika tren ini berlanjut, Indonesia akan menghadapi krisis kualitas pengajar yang akan berdampak pada rendahnya daya saing bangsa di kancah internasional. Atau yang lebih parahnya lagi generasi calon penurus bangsa akan kehilangan minat untuk berpendidikan tinggi karena sistem pendidikan sering kali disepelekan.

Program Makan Bergizi Gratis memang sangat penting untuk mengatasi masalah stunting dan mempersiapkan fisik siswa agar siap belajar. Namun, memberi makan anak didik tanpa menyejahterakan gurunya adalah sebuah anomali kebijakan.

Pemerintah harus mulai menyinkronkan standar upah bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam ekosistem pendidikan dan kesejahteraan anak. Harus ada regulasi tegas yang menetapkan bahwa upah guru honorer tidak boleh berada di bawah standar upah minimum yang berlaku di daerah tersebut.

Anggaran yang dialokasikan untuk program-program besar seperti MBG seharusnya juga mencakup instrumen penguatan bagi kesejahteraan guru yang menjadi pendamping siswa di sekolah. Tanpa adanya sinkronisasi ini, program gizi hanya akan menghasilkan generasi yang sehat secara fisik namun tertinggal secara literasi dan esensi pemikiran.

Upah guru honorer yang lebih rendah dari karyawan program MBG adalah cermin retak prioritas pembangunan kita. Kita tidak boleh terjebak dalam pragmatisme yang hanya mementingkan aspek fisik luar siswa, Anggaran yang dialokasikan untuk program-program besar seperti MBG seharusnya juga mencakupinstrumen penguatan bagi kesejahteraan guru yang menjadi pendamping harian siswa di sekolah.

Tanpa adanya keseimbangan dan keadilan ini, program gizi hanya akan menghasilkan generasi yang mungkin sehat secara fisik, namun tertinggal jauh secara literasi, logika, dan esensi pemikiran. upah guru honorer yang lebih rendah dari karyawan program MBG adalah cermin retak dari prioritas pembangunan kita saat ini.

Sementara penggerak utama kecerdasan dan karakter mereka dibiarkan hidup dalam keterpurukan ekonomi yang menyesakkan. Keadilan upah bagi guru honorer bukan sekadar tuntutan ekonomi semata, melainkan bentuk penghormatan paling dasar terhadap martabat ilmu pengetahuan dan masa depan bangsa Indonesia.

Sudah saatnya pemerintah berhenti hanya memuji jasa guru dalam lirik lagu, dan mulai menghargai mereka dengan upah yang layak di atas meja makan yang nyata. (AS)