Padang Pariaman Pertahankan Prediket Disdukcapil Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat

PARIAMAN, BHINNEKANEWS71.Com - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman kembali mempertahankan prestasi sebagai Disdukcapil Terbaik tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Piagam penghargaan tersebut  diserahkan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Ir. Audy Joinaldy, SPt, MSc, MM, IPM, ASEAN.Eng. dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Padang Pariaman, Drs. Rahmang, MM. Penyerahan Piagam Penghargaan tersebut dilaksanakan pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Se-Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Sumatera Barat di Hotel  Mercure Padang pada Rabu (14/10/21).

Wakil Bupati menyampaikan rasa bangganya terhadap hasil kerja yang ditunjukkan oleh Dinas Dukcapil Padang Pariaman dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yg telah ikut terlibat sehingga pelayanan publik kepada masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil bisa berjalan optimal.

"Dengan penghargaan ini kita harus berbangga dengan kinerja yang ditunjukkan oleh aparatur pelayanan publik pada Dinas Dukcapil. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut terlibat yang dinahkodai Kepala Dinas beserta jajaran, petugas front office yang sudah maksimal melayani masyarakat." jelasnya. 

Rahmang menambahkan bahwa penghargaan ini telah mengharumkan nama Kabupaten Padang Pariaman ditingkat propinsi Sumatera Barat yang telah bisa mempertahankan predikat kabupaten terbaik dalam Penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Kabupaten Se-Propinsi Sumatera Barat  dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Tahun 2021.

Predikat pertama Kabupaten Terbaik Se-Propinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Tahun 2021 tersebut mendapatkan Piagam Penghargaan dan Uang Tunai senilai 25 Juta rupiah. 

Rakor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Se-Sumatera Barat tersebut dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldi. Turut hadir dari Kementerian Dalam Negeri Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy dalam sambutannya menyampaikan bahwa Capaian  Vaksin Sumatera Barat baru mencapai 26%, oleh karena itu hal tersebut butuh keseriusan dan  bantuan seluruh Bupati/Walikota untuk mempush pelaksanaan vaksinasinya sehingga bisa menaikkan peringkat Sumatera Barat dari Papan bawah di Indonesia.

"Capaian  Vaksin Sumatera Barat baru menyentuh angka 26%, hal ini butuh keseriusan kita bersama Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota, oleh karena itu saya meminta bantuan seluruh Kabupaten/Kota untuk mempush pelaksanaan vaksinasinya sehingga hal tersebut dapat mengangkat peringkat Propinsi Sumatera Barat dari Papan bawah di Indonesia" ujarnya

Wakil Gubernur juga mengucapkan selamat kepada Kabupaten/Kota yang sudah menerima penghargaan sebagai Kabupaten/Kota terbaik Se-Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Tahun 2021.

"Selamat kepada Kabupaten/Kota terbaik dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Tahun 2021, mudah-mudahan penghargaan ini bisa menjadi tambahan motivasi untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat" tambahnya

Ia berharap dengan adanya Single Identity Number berupa NIK bisa mengetahui prosentase vaksin disuatu daerah. Selain itu pelaksanaan semua program yang berbasiskan masyarakat diharapkan untuk bisa menggunakan basis data dalam NIK.

Disisi lain Direktur Jendral Dukcapil Kemendagri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa untuk Tahun 2022 rencananya DAK akan dihapuskan, dari dana Tahun 2021 jumlah DAK 1,06 Triliun.  Hal tersebut berdasarkan pemberitahuan dari Kepala Bappenas yang diinformasikan sudah dipertengahan tahun ini. Oleh karena itu kami harapkan kesediaan daerah untuk menyediakan dana terlebih dahulu untuk menambal dana yang sebelumnya di cover  oleh dana DAK.

Dirjen Dukcapil menyebutkan bahwa pada saat ini direncanakan akan dilakukan transformasi dari dokumen menuju data bekerjasama dengan berbagai lembaga, sebagai informasi pada tahun 2015 dirjen dukcapil hanya bekerjasama dengan 30 lembaga, sedangkan hingga tahun 2021 Dirjen Dukcapil telah bekerjasama dengan 3.904 Lembaga di seluruh Indonesia. Disebutkan dirjen dukcapil menuju era integrasi data dengan basis data NIK terhadap 227 juta penduduk Indonesia dan dari data semuanya sekarang dianggap memiliki NPWP cuma yang membedakan adalah pendapatannya. 

Indonesia semakin dekat dengan realisasi teknologi Single Identity Number. Saat ini, pemerintah masih terus membenahi ekosistem Dukcapil untuk bisa mencapai tujuan itu.

Adapun upaya yang telah dilakukan Dukcapil untuk menuju Single Identity Number dengan mengimplementasi e-KTP yang berlaku seumur hidup. e-KTP bukan sekedar kepingan kartu, tetapi ada sejumlah alat lain yang dibeli untuk mendukungnya seperti e-KTP reader, fingerprint, retina recorder, digital signature dan lainnya.

Semuanya dikelola dalam satu data besar atau big data sehingga menjadi sebuah ekosistem digital. Oleh karena itu, sekarang masyarakat tidak perlu lagi mendatangi dinas Dukcapil untuk mendapatkan surat kependudukan yang hilang karena semuanya sudah tersedia secara digital.

"Jangan kaget kalau dokumen akta kelahiran atau perkawinan yang non muslim, kartu keluarga, surat pindah, dikirim dengan file dari kantor Dukcapil dan dicetak sendiri oleh penduduk," jelas Zudan.

"Sehingga kedepan tidak ada cerita kartu akta kelahiran hilang, akta kematian hilang atau surat perkawinan hilang. Kalau hilang tinggal dicetak sendiri oleh penduduknya. Ini bisa kita lakukan karena kita berproses menuju digital."

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Sumatera Barat, Drs. Besri Rahmad menyebutkan Rakor ini dilaksanakan dalam rangka menuju Indonesia satu data dengan NIK, NIK adalah kunci akses dalam peningkatan pelayanan publik.(Atmulyadi)