Proyek Drainase Rp363,4 Juta di Tejamari Disorot, U-Ditch Diduga Belum Terpasang Seluruhnya, Perkim Banten Sebut Pekerjaan Selesai

SERANG – Proyek pembangunan dan peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) permukiman berupa drainase lingkungan di Desa Tejamari, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten, menuai sorotan. Pasalnya, pemasangan U-ditch pada sejumlah titik diduga belum tuntas, sementara pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Banten melalui keterangan yang disampaikan kepada awak media menyebut pekerjaan tersebut telah selesai.

Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, kegiatan tersebut merupakan program Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman milik Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Paket pekerjaan bertajuk Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Permukiman (Drainase Lingkungan) itu berlokasi di RT 003 hingga RT 007, Desa Tejamari, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang.

Dalam papan proyek tercantum nomor kontrak 600/SPK.0220.UPPSU/DPerkim-3/2026, dengan tanggal kontrak 2 September 2026. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Ra Za Mainaki dengan nilai kontrak sebesar Rp363.440.000, bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026, serta memiliki waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender.

Berdasarkan penelusuran dan hasil konfirmasi awak media pada 5 hingga 10 November 2026, terdapat sejumlah hal yang menjadi pertanyaan terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut, khususnya pemasangan U-ditch yang diduga belum terpasang secara keseluruhan.

Sorotan muncul setelah ditemukan kondisi pemasangan drainase yang dinilai tidak rapi. Bahkan, pada beberapa titik, U-ditch diduga belum terpasang sebagaimana mestinya.

Awak media kemudian berupaya meminta penjelasan kepada Dinas Perkim Provinsi Banten untuk memperoleh klarifikasi mengenai kondisi pekerjaan tersebut.

Namun, upaya konfirmasi kepada pihak dinas belum mendapatkan penjelasan langsung dari pejabat teknis yang berwenang. Informasi justru disampaikan melalui seorang petugas keamanan bernama Noval.

Dalam keterangannya pada Selasa (10/11/2026), Noval menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari Pelaksana Teknis (Peltek) PSU Perkim Provinsi Banten, U-ditch yang sebelumnya bermasalah sudah diganti dan dipasang kembali.

"Kalau untuk selanjutnya silakan hubungi CV Ra Za Mainaki, karena urusan kami sudah selesai," demikian keterangan Noval yang disampaikan dengan merujuk pada penjelasan Peltek.

Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai dasar pihak dinas menyatakan pekerjaan telah selesai, sementara kondisi pemasangan U-ditch di lapangan masih dipersoalkan.

Ketika awak media meminta nomor kontak pihak CV Ra Za Mainaki maupun Peltek yang dapat dihubungi untuk kepentingan konfirmasi, Noval mengaku tidak memiliki nomor kontak keduanya.

Sementara itu, berdasarkan keterangan sejumlah warga setempat, pemasangan U-ditch yang belum terlaksana di beberapa titik disebut masih menunggu anggaran kembali. 

Keterangan warga tersebut tentu perlu diklarifikasi lebih lanjut oleh pihak pelaksana maupun dinas terkait, mengingat papan informasi proyek mencantumkan nilai kontrak sebesar Rp363.440.000 dengan masa pelaksanaan 60 hari kalender.

Persoalan lainnya yang turut menjadi perhatian adalah perubahan ukuran U-ditch. Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, sebelum dilakukan pembongkaran, U-ditch berukuran 30 sentimeter disebut telah terpasang di sejumlah titik. Namun, setelah dilakukan penggantian menggunakan U-ditch berukuran 40 sentimeter, muncul dugaan bahwa pemasangannya justru belum merata dan masih terdapat titik yang belum terpasang.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian volume pekerjaan, spesifikasi teknis, serta realisasi pekerjaan dengan dokumen kontrak yang telah disepakati.

Atas persoalan ini, aparat penegak hukum, khususnya Polda Banten, Kejaksaan Tinggi Banten, serta lembaga pemeriksa dan pengawasan seperti BPK dan Inspektorat, diharapkan dapat melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan proyek drainase tersebut.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, volume kontrak, kualitas konstruksi, serta ketentuan penggunaan anggaran APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026.

Sebab, proyek yang menggunakan uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, baik dari sisi administrasi maupun hasil pekerjaan di lapangan.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media belum memperoleh klarifikasi langsung dari pihak CV Ra Za Mainaki maupun Pelaksana Teknis PSU Perkim Provinsi Banten terkait dugaan belum tuntasnya pemasangan U-ditch dan pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait guna memperoleh informasi yang berimbang sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.(*/Red)