Diduga Dana Desa Tulung Balak Bermasalah, Pihak Terkait Diminta Lakukan Pemeriksaan

LAMPUNG UTARA, BHINNEKANEWS71.Com -Dalam pemberitaan sebelumnya, warga Desa Tulung Balak Kecamatan Tanjung Raja Lampura dinilai tidak transparan dalam pengelolaan keuangan desa, Bumdes bermasalah, PKH tidak tepat sasaran dengan indikasi penerima PKH merupakan saudara dekat Kades dan dana pembinaan PKK, karang taruna tidak pernah tersalur.

Menanggapi hal tersebut Kepala Desa Tulung Balak, Hendra memberikan klarifikasi melalui media lain dengan mengatakan bahwa semua pengelolaan sudah sesuai aturan dan tidak ada keluhan beberapa  penyimpangan.

Namun hal tersebut langsung mendapatkan sanggahan dari Tokoh Desa setempat dan menyatakan bahwa klarifikasi Kades Tulung Balak sebuah kebohongan.

"Saya berani berhadapan dengan Kades dan sekdes bahwa tidak ada transparansi tentang semua pembagunan didesa, PKK tidak ada kegiatan bahkan dalam kegiatan karang taruna tidak pernah ada support dari kades tapi setelah muncul pemberitaan seluruh pemuda di desa diajak maen kepantai oleh kades" jelas Narasumber yang sengaja dirahasiakan.

Selanjutnya dikatakan bahwa Bumdes Tulung Balak sepenuhnya dikelola secara pribadi oleh Kades, dan baru diketahui kolam pemancingan disamping rumah kades milik Bumdes pasca pemberitaan.

"kami baru tahu setelah ada penjelasan di media lain bahwa kolam itu punya desa, kalo BRI link memang punya Bumdes tapi pengelola juga menceritakan bahwa seluruh uang di pegang oleh Kades" imbuhnya.

"Belum lagi terdapat potongan yang dilakukan kades terhadap insentif perangkat desa mulai dari Sekdes sampai Kadus dengan jumlah bervariasi dan tidak ada satupun papan informasi tentang kegiatan pembangunan demikian dengan musyawarah desa hanya mengundang yang pro dengan kades" pungkasnya.

Ditempat terpisah Ketua LSM Gempur Lampura, Ahmad Syarifudin meminta semua pihak terkait jangan hanya berpangku tangan dengan melakukan pemeriksaan khusus terhadap desa tersebut.

"ini semakin seru, pihak terkait sebaiknya melakukan pemeriksaan seperti Inspektorat, PMD dan APH harus memastikan kebenaran informasi itu" jelas Ahmad Syarifudin.

Melalui sambungan telepon, Sekdes Tulung Balak, Maman mengatakan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah cukup baik dan mengundang pihak Kupastuntas untuk ngopi bareng.

"Kalo KPM PKH kita cuma 48 orang bang, salah informasi itu demikian halnya dengan pengelolaan DD sudah transparan kok tapi kalo hubungan keluarga seluruh perangkat desa karena desa ini kecil (258 KK), kalo PKK saya ngak tahu tanya ibu kades juga karang taruna. Baiknya maen kedesa biar bisa ngopi dan ngerokok bareng kami mau bermitra" ungkap Maman, Rabu (21/09/2021). 

Namun ketika ditanya apakah tersedia papan informasi tentang pelaksanaan proyek SPAM JP 2021 di desa tersebut, Sekdes mengakui tidak ada dan penunjukan dirinya sebagai Ketua KSM (pelaksana) karena musyawarah.

"kalo itu ngak ada (papan proyek), enaknya ketemu aja bang namun sekedar info pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik setempat (SPALDS) pagu Rp.536 juta untuk 67 titik dan SPAM JP senilai Rp 322.500.000 dan mohon dijaga bang" ujar Sekdes. 

Menanggapi hal tersebut Inspektur Pembantu Wilayah Khusus (Irbansus) Inspektorat Lampura, Agus Bisri Kosyandi mengatakan bahwa terkait permasalahan itu akan segera memanggil Pihak Pemdes Tulung Balak.

"Secepatnya nanti akan kita minta konfirmasi, sedang cari waktu untuk dapat hadir ke  Inspektorat Lampura" jelas Agus. 

(Hendry/Tim)