Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Viral Pesan Berantai di Medsos, Polisi Bakal Gelar Razia STNK Besok, Humas Polres Serang: Itu Hoax

By On Februari 29, 2024

Tangkapan layar pesan berantai edaran razia STNK. 


Serang, -- Beredar isu pesan berantai di Grup Whatsapp yang diterima media ini perihal rencana razia STNK yang bakal di gelar serentak di seluruh Indonesia pada Jumat (1/3/2024) besok.

Hal itu mendapat tanggapan Kasi Humas Polres Serang, Iptu Dedi Jumhaedi menjelaskan edaran tersebut Hoax, " Kami sudah Cek, KBO Satlantas Polres Serang mengatakan itu Hoax," ujar Dedi, Kamis (29/2/24).


Adapun pesan berantai yang beredar massif dimasyarakat dengan narasi yaitu. 

Razia STNK Dimulai Besok, Jadwalnya:
Pemda, Dishub kerja sama dengan Polri menggelar *rajia pajak STNK mobil & motor.

Bagi kendaraan yang telat bayar pajak.

Berdasarkan data, ada ratusan ribu motor dan mobil yang belum bayar pajak yang masih menggunakan pelat lama.

Bagi kendaraan yang telat bayar pajak 3 tahun atau lebih akan langsung dikandangin.

Dan bayar derek serta bayar parkir SEHARI Rp 400 ribu.

Berikut jadwal jam dan tempat razianya. Info dari grup WA kiriman dari Bhayangkara polri.

1. pagi jam 10:00-12:00


2. siang dari jam 15:00-17:00


3. malam dari jam 22:00-24:00 dilanjutkan kembali dari Jam 03:00-05:00 wib.

Razia Zebra gabungan dengan polres se-Indonesia.
Lengkapi surat2 kendaraan anda. Mohon ditertibkan atribut2 TNI/Polri yg terpasang di kendaraan anda

*nyaman berkendara untuk keselamatan kita bersama*

Sementara Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Hariyanto menjawab sedang pengecekan, " Kita sedang cek dan tanyakan," kata KBP Didik dikonfirmasi Bhinneka News.(Red)


Dikonfirmasi Soal SOP Server, Oknum Pengelola Jasa Internet Power Tel Cikande Permai Ancam Laporkan Pimred Bhinneka News

By On Februari 29, 2024





Serang, -- Seakan tidak terima di konfirmasi, oknum pengelola Jasa Internet di Perum Cikande Permai provider Power Tel, berinisial JM saat dikonfirmasi perihal standar operational prosedur penempatan server, malah. mengancam laporkan pimpinan Redaksi Media online bhinnekanewa71.com.



Bermula saat pertanyaan Media, apakah SOP penempatan server diperbolehkan di pemukiman penduduk atau perumahan yang dijadikan kontrakan.


JM menjelaskan bahwa secara SOP di perbolehkan, dan selanjutnya secara kelayakan pun Ia nyatakan Layak. 


" Untuk penempatan server diperbolehkan di perumahan atau kontrakan, Ya Bisa, kenapa?" tanya JM kembali. Kamis (29/2/24). 



Selanjutnya saat ditanya apakah perumahan berupa kontrakan layak dijadikan tempat server, JM dengan gamblang menjawab, " Ia itu produksi atau apa, saya tanya dulu, yang layak itu seperti apa, dan tidak layak itu seperti apa, buat dulu gambar nya kesaya,  yang layak seperti apa dan tidak seperti apa, baru nanti undang Saya, saya marga Marbun, biar kamu tahu, baru bikin itu, kita ketemu dimana, Ok," ujar Dia. 



Kemudian saat dipertegas secara SOP Power Tel, apakah memang pemasangan server berada di kontrakan yang notabene ada pemukiman padat penduduk, tepat di perumahan Cikande Permai, Blok K 8, RT 006 RW 08, Desa Cikande Permai, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. 


Ia mengatakan, " Jangan tanya SOP ke saya, bikin dulu pelanggaran saya disitu, baru tanyakan SOP saya gitu ya" kata JM. 



JM mendesak Media untuk memberikan apa jenis pelanggaran yang dibuat, meski dijelaskan bahwa wartawan tidak berhak memvonis apa pelanggaran, selain untuk konfirmasi kelayakan. " Saya tanya Abang atau lae lah, kalau kau marga Munthe itu, kalau tahu marga Marbun itu orang batak itu, sama sama batak kita, apa ada warga yang disitu melapor ke kamu, atau rt yang melapor ke kamu atau perangkat desa yang melapor, coba tunjukkan laporan mereka dan bawa ke saya, Saya di taman Adiyasa ya, baru tunjukkan kesaya siapa yang keberatan dan siapa yang melaporkan," ujarnya. 



Selanjutnya, Media ini menjelaskan bahwa Ia juga merupakan warga setempat, dan berhak keberatan jika keberadaan usaha yang diduga tidak dalam SOP lingkungan perumahan, oknum pengelola berinisial JM tersebut pun seakan tidak Terima atas konfirmasi hal tersebut, dan mengancam akan melaporkan balik, " Saya lapor balik kamu," tantang JM, sebelum menutup telepon, Pimpinan Redaksi Bhinneka News mempersilahkan untuk melaporkannya.




Disisi lain, dari informasi yang dihimpun Media ini, usaha jasa Internet yang dikelola oleh JM yang berada di Perumahan Cikande Permai diduga tidak mempunyai izin lingkungan, serta pemasangan kabel Internet diduga menumpang di Tiang milik perusahaan lain, yaitu ICONNET. 



Atas informasi tersebut, media ini akan berupaya meminta penjelasan dari RT, RW dan Pemerintah Desa setempat serta meminta klarifikasi dari ICONNET yang merupakan milik PLN.(JT/SL/TW/Red). 

 Diduga Operator SPBU 34-151-03 Melakukan Kerja Sama Dalam Praktik Melayani Pelaku Usaha BBM Pertalite Bersubsidi

By On Februari 24, 2024




Kota-Tangerang || Kegiatan malam hari bagi pelaku ilegal memang sering dipakai untuk melakukan /melancarkan aksinya, karena di kala semua orang terlelap tidur, justru mata mafia kian beringas mengejar waktu demi meraih target.


Seperti kegiatan yang satu ini, yaitu pelaku usaha BBM jenis Pertalite yang jelas-jelas disubsidi oleh pemerintah untuk masyarakat bukan untuk pengusaha.

Terpantau motor dengan tangki yang sudah di modifikasi diluar batas /aturan. Mondar mandir bolak-balik keluar masuk SPBU 34-15103 atau sering disebut POM NAMBO.

Yang berlokasi Jalan M.Toha yang masuk wilayah hukum Polsek Karawaci Kota Tangerang Polda Metro Jaya.( Jum'at 23/02/2024 Dini hari)


Saat awak mendatangi tempat/lapak yang dikelola untuk menyedot/memindahkan bensin Jenis Pertalite ke derigen, anak muda yang tidak menyebutkan namanya angkat bicara " Saya orang sini hanya kuli belanja, upah saya kalau sudah penuh 14 derigen yaitu Rp 50.000. Bos yang kelola ini adalah Dion asal Lampung, terkait motor ini isinya satu tangki ini adalah satu derigen (30 L).

Dan sistem belanja di SPBU nya adalah sistem bayar jika sudah kegiatan ini selesai.

Paling jika belanja atau ke pom dicatat saja sama pihak operator, perhitungannya jika kerjaan ini kelar baru bos yang langsung bayar ke pom" Jawabnya dengan santai.


Selanjutnya awak Media mendatangi pengawas SPBU guna mengkonfirmasi kegiatan tersebut, namun Security SPBU bilang bahwa " Pengawas tidak ada, orang kantor kalau malam pulang" jelasnya.


Selanjutnya awak Media mencoba konfirmasi pada salah satu operator yang melayani pembeli, namun sayang mereka seolah tidak suka dengan kedatangan serta pertanyaan awak Media, dan hanya berkata cukup simpel " Maaf ya saya tinggal dulu,ini sedang bongkar BBM " Ucapnya sambil bergegas pergi.


Diduga para operator sengaja membiarkan para pengusaha BBM jenis Pertalite dengan cara belanja berulang-ulang walau masih dihutang.

Dan diduga lemahnya pengawasannya dari pihak SPBU sehingga leluasanya para mafia penyedot pertalite dalam jumlah banyak, tidak main-main ada dua kendaraan motor gede yang kapasitas tangki yang menampung isi hingga 29 Liter dan 30 Liter.


Diduga konspirasi/pemufakatan jahat yang telah dibangun antara pelaku dan operator kian apik dan rapih nyaris tak tercium dan tersentuh hukum.


Lantas UU Migas No 22 tahun 2001 itu untuk apa ? Jika memang malah operator SPBU sendiri yang ikut terlibat main didalamnya?

Padahal jelas acuan pemerintah agar penggunaan BBM Bersubsidi itu supaya tepat sasaran, bukan malah dipergunakan oleh kelompok pengusaha yang ikut nebeng kepada haknya masyarakat.


Jika hak masyarakat dirampas oleh pengusaha nakal, maka jelas pelanggaran harus segera disikapi.

Jangan sampai kelangkaan BBM tersebut nyatanya akibat ulah oknum-oknum nakal yang sengaja menabrak aturan yang ada.

Diduga mereka tidak melengkapi atau Izin Niaga Umum (INU) yang di keluarkan oleh Ditjen Migas.


Hingga terbitnya berita ini dan beredar luas, pihak pengawas  SPBU 34-15103  dan Dion (pelaku usaha) belum dapat dimintai keterangannya.


(Taswan)

Selain Diduga Tak Berizin Pabrik Produksi Bahan Tinner di Sepatan Timur, Limbah B3 Dibuang Ke Kali Cisadane

By On Februari 24, 2024




TANGERANG, -- Pengelolaan pembuatan bahan thinner yang diduga dikelola CV Sinar Surya Kreasindo di Kampung Pondok Dadap RT 03/02, Desa Kedaung Barat, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang diduga tak memiliki izin lengkap alias ilegal dan mengeluarkan bau tidak sedap.


Selain itu, Usaha pembuatan bahan Thinner tersebut berdiri diatas lahan bantaran Sungai Cisadane dan adanya indikasi limbah B3 nya di buang langsung ke kali tersebut.


Tak hanya itu, aroma tak sedap yang menyesakkan hidung tercium diduga imbas saat adanya aktivitas disana dan juga selalu terdengar suara bising yang mengganggu warga sekitar. 


Dikonfirmasi dilokasi, ditemui penjaga keamanan (Security), menjelaskan, pabrik tersebut telah beroperasi selama 5 tahun, Ia mengatakan perihal perizinan sepengetahuan nya hanya tingkat Lingkungan dan Desa. 


“Saya hanya menjaga keamanan pabrik saja, kalau untuk perizinannya setahu saya hanya lingkungan sekitar saja dan Desa, dan yang bekerja juga warga sekitar”, ucapnya saat menjawab Media. Kamis (22/2/24).



Selanjutnya saat awak media berusaha ingin mendapatkan klarifikasi dari pihak CV atau penanggung jawab Kegiatan, SM seorang pekerja mengatakan, " Kita semua disini termasuk saya, hanya pekerja, kalau lebih jelasnya silahkan ke Bos Srikaton saja," tukas pekerja berinisal SM itu. 



Sementara, salah satu Warga Pondok Dadap, Desa Kedaung Barat, yang enggan disebutkan namanya menduga pabrik thinner tersebut diduga belum memiliki izin lengkap, dan juga ia selalu mendengar suara bising setiap kali beroperasi, serta mencium bau menyengat yang berasal dari pabrik thinner tersebut.


“Kalau saya menduga pabriknya belum ada izin lengkap, terus kalau lagi operasi tercium bau tidak sedap, sampai membuat sesak nafas, saya khawatir bisa membahayakan keluarga dan warga sekitar,” keluhnya. 


Warga yang enggan disebutkan namanya menyebut, masyarakat memiliki hak atas lingkungan yang baik, dan sehat, dan kami berharap pemerintah untuk segera menutup kegiatan yang merugikan sekitar tersebut, " pinta X. 


Sisi lain, Pengelola atau pemilik Usaha pembuatan tinner yang disebut Sri Katon dikonfirmasi melalui jejaring komunikasi whatsapp tidak merespon wartawan, hingga dimuat nya berita ini. 



Perlu diketahui, dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1), setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal di lingkungan hidup yang baik dan sehat.


Pabrik tersebut juga bisa dijerat pasal 65 UU 32/2009, yang setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.


Dalam waktu dekat, Awak media akan berkoordinasi dengan Dinas Perizinan, Dinas Lingkungan Hidup, APH, dan Muspika Kecamatan Sepatan untuk segera menindaklanjuti nya.(Tim)

DAFTAR SEGERA: PERKUMPULAN PENGACARA DAN KONSULTAN INDONESIA (PPKHI) MEMBUKA PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA) 2024.  KUOTA TIDAK TERBATAS, (ONLINE CLASS)  HUBUNGI; UTAMI UNTORO SH MH 0819-0583-8100  JOSH MUNTHE  0813-18058413

By On Februari 20, 2024

DAFTAR SEGERA: PERKUMPULAN PENGACARA DAN KONSULTAN INDONESIA (PPKHI) MEMBUKA PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA) 2024.

KUOTA TIDAK TERBATAS, (ONLINE CLASS)

HUBUNGI;
UTAMI UNTORO SH MH
0819-0583-8100

JOSH MUNTHE 
0813-18058413





 

Di Tangerang, Banyak Provider Internet Diduga Menyalahi Aturan dan Tidak Memiliki Izin Kominfo, Namun Bebas Menjual Internet

By On Februari 18, 2024




Tangerang, -- Banyaknya provider internet yang di duga tidak memiliki ijin dari kementrian informasi dan informatika, yang tetap menjalani usaha provider internet,ini sudah melanggar UU 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi


Ini perlu adanya penerapan Perda (peraturan daerah) terhadap provider-provider yang nakal, di samping tidak memiliki ijin dari kominfo, dan juga tidak memiliki ijin dari pemda, sehingga kabel nyaris berantakan di sepanjang jalan, baik di jalan utama maupun di kompleks-komplek perumahan,


Salah satu nya provider Wi-fi i 7 net (i seven net) yang berada di wilayah Perum Griya Asri Sukamanah 1 Desa Sukamanah Kecamatan Rajeg Tangerang,diduga provider Wi-fi iseven net tidak mengantongi izin resmi dari dinas telekomunikasi dan informasi (kominfo) bahkan izin dari desa pun tidak ada," ujar ketua LPM, Minggu (18/2/24). 


Masih menurut Ketua LPM, Seharusnya perusahaan provider internet itu harus ada ijin lingkungan dari RT dan Desa setempat karena dampaknya sangat mengganggu ke masyarakat,seperti dampak kabel optik yang semrawut,kalo seandainya perusahaan tersebut terdaftar di Desa, kami dapat menghubungi jika terjadi hal- hal yang tidak kita inginkan contohnya konsleting listrik, kabel putus dll, " ujar ketua LPM. 



Perusahaan-perusahaan provider internet tidak asal memasang kabel fiber optik di tiang-tiang listrik,seharusnya ada ijin dari pemilik tiang yaitu PLN, seharusnya kalo memang mau usaha ya harus memiliki tiang sendiri, jangan menggunakan tiang listrik, "ujarnya


Ketua Forum Rajeg bersatu angkat bicara prihal banyaknya perusahaan-perusahaan provider internet yang menggunakan tiang listrik, kami akan segera membuat laporan kepada PT PLN Persero dan juga kepada satpol-pp  Kabupaten Tangerang,agar segera menertibkan kabel-kabel optik provider yang tidak memiliki ijin baik dari PLN maupun dari Kominfo,agar pemasangan ya bisa di pantau sehingga masyarakat mendapatkan kenyamanan, "ujar Saniman

(ML)

 Sumanta Protes Lahannya Ditancap Tiang Listrik  dan Pertanyakan Undang-Undang Ketenagalistrikan ke PLN

By On Februari 17, 2024


Kota Tangerang – Sumanta warga Kp. Cisauk Sinyal, RT, 02, RW 03, Kabupaten Tangerang keluhkan keberadaan tiang listrik milik PLN Serpong di lahannya. Menurut Sumanta, tiang listrik milik PLN Serpong tersebut, sudah berdiri sejak 11 tahun yang lalu, tanpa mendapatkan kompensasi.


Kristianto, SH dari lembaga hukum Forum Gabungan Indonesia Tetap Satu (FORGITS) yang berkantor di Sukasari Kota Tangerang ini, mengatakan kliennya bernama Sumanta, pernah dimintai sejumlah uang oleh pihak PLN.


“Sebelum viral, untuk memindahkan tiang listrik tersebut, pihak PLN meminta sejumlah uang Rp 8’5 juta kepada Sumanta klien saya. Namun pemilik lahan keberatan, tiang listrik dipindahkan itu sipatnya, hanya bergeser saja, dan kembali akan ditancapkan disekitaran lahan miliknya,” kata Kris kuasa hukum Sumanta ke awak media, Jumat (16/02/24).


Dikatakan Kris, seharusnya pihak PLN  Serpong yang memberikan kompensasi kepada pemilik lahan, bukan sebaliknya.


“Sumanta klien saya ini, mempertanyakan kompensasi dari pihak PLN yang menggunakan lahan pribadi masyarakat menancapkan tiang listrik,” katanya.


Menurut Kris, pihak Kelurahan maupun Kecamatan Cisauk tidak menjalankan Perda yang berlaku.


“Pihak Kelurahan maupun Kecamatan Cisauk, seharusnya objektif dalam menindak tegas, untuk menjalankan Peraturan Daerah (Perda), yang dimana masyarakat sebagai warga dirugikan dengan keberadaan tiang listrik tersebut. Yakni pemilik lahan membayar pajak atas tanah itu, dan pihak PLN menikmati untuk usaha. Sedangkan pemilik lahan merasa terganggu dalam melaksanakan pembangunan dan sulit untuk menjual lahan yang diatas lahannya berdiri tiang listrik dan sebagainya,” kata Kris.


Kembali Kris menegaskan, Equality before the law, semua sama dimata hukum berdasarkan Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang – Undang tentang Ketenagalistrikan.


“Setiap warga negara, badan hukum swasta, maupun pemerintahan, tunduk patuh akan peraturan maupun Undang-Undang yang berlaku, dalam hal ini, pihak PLN Serpong mau menghilangkan tanggung jawabnya dengan tidak memberikan kompensasi kepada masyarakat, yang lahannya dipakai untuk usaha, yakni terdapat dalam Pasal 27 UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,” pungkas Kristanto.


Kristianto menambahkan dirinya tidak sendirian yang diberikan kuasa oleh Kliennya Sumanta, namun juga bersama rekan-rekannya, diantaranya ada Indra Rusmi, SH., MH., CLA, Dennis Husni Thamrin, SH, Ade Tias Febyanto, SH, Bayu Hartanto, SH dan Afif Ridwan Putra, SH. (David) 

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *