PWI Pusat dan Eddy Iriawan Tawarkan Model PRISM untuk Penguatan Kepercayaan Publik terhadap Polri

JAKARTA — Persoalan membangun kembali kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi bahasan utama dalam buku Model Manajemen Komunikasi dalam Merekonstruksi Citra Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Buku tersebut ditulis oleh salah seorang Pengurus PWI Pusat, Dr. Eddy Iriawan, yang menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum dan HAM PWI Pusat. Buku ini menawarkan pendekatan pengelolaan komunikasi yang dapat digunakan Polri dalam menghadapi perubahan pola komunikasi masyarakat, terutama setelah perkembangan media sosial membuat arus informasi bergerak semakin cepat.

Eddy mengatakan, buku tersebut merupakan pengembangan dari hasil disertasinya pada Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sumatera Utara (USU). Ia sengaja membukukan hasil penelitian tersebut agar gagasan yang diperoleh selama proses akademik tidak berhenti sebagai karya ilmiah semata, tetapi dapat menjadi bahan pemikiran dalam pengelolaan komunikasi institusi.

“Buku ini merupakan hasil disertasi saya. Dari penelitian ini saya mencoba melihat bagaimana institusi kepolisian menghadapi perubahan pola komunikasi masyarakat di tengah banjir informasi, terutama melalui media sosial,” kata Eddy kepada wartawan.

Menurut Eddy, perkembangan teknologi informasi membuat persoalan yang terjadi di lingkungan kepolisian dapat dengan cepat menjadi konsumsi publik. Informasi, kritik maupun pengalaman masyarakat dapat menyebar luas dan pada akhirnya ikut membentuk citra institusi.

“Bagaimana diksi ‘no viral, no justice’ bisa direduksi oleh institusi Polri menjadi salah satu persoalan yang coba dijawab melalui pendekatan komunikasi dalam buku ini,” ujar Eddy.

Buku tersebut tidak hanya membahas bagaimana Polri menyampaikan informasi, tetapi juga bagaimana institusi merespons persoalan, mengelola isu, mendengar masyarakat dan membangun komunikasi publik secara berkelanjutan.

Eddy memasukkan model PRISM sebagai gagasan utama. PRISM merupakan singkatan dari Participation, Responsiveness, Integrity, Synergy, dan Monitoring. Kelima unsur tersebut menjadi kerangka pengelolaan komunikasi yang menempatkan partisipasi publik, kecepatan respons, integritas, sinergi dan pemantauan sebagai bagian yang saling berkaitan.

“Citra negatif Polri ini sebesar 66,2 persen didasarkan pada pengalaman buruk pribadi yang dialami para individu saat berurusan dengan polisi. Di antaranya tidak mendapat respons atas pengaduan yang mereka sampaikan,” ujarnya.

Menurut Eddy, persoalan komunikasi menjadi semakin kompleks ketika kasus yang melibatkan oknum kepolisian mendapat perhatian besar di media maupun media sosial.

Buku ini kemudian menawarkan sejumlah langkah dalam penerapan model PRISM, antara lain mengenali isu sejak awal, memantau aktivitas tagar di media, mengelompokkan isu, membaca konteks sosial dan narasi yang berkembang, serta mengidentifikasi aktor yang berperan dalam penyebaran isu.

Tahap berikutnya adalah menyusun respons berbasis data, membangun kolaborasi dengan lembaga lain, membuka ruang dialog dengan masyarakat, mengevaluasi dampak komunikasi, serta mendokumentasikan hasilnya sebagai bahan pembelajaran dalam menghadapi persoalan serupa.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, didampingi Sekretaris Jenderal PWI Pusat Marthen Selamat Susanto, mengatakan PWI Pusat berencana menggelar bedah buku tersebut dalam waktu dekat dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk institusi kepolisian.

Akhmad Munir mengatakan gagasan penerbitan buku tersebut juga lahir dari PWI Pusat sebagai bentuk kontribusi pemikiran bagi institusi kepolisian. Gagasan itu kemudian dikembangkan dan ditulis oleh Eddy Iriawan, dengan berpijak pada hasil penelitian akademiknya.

“Ide buku ini berangkat dari PWI Pusat sebagai sumbangan pemikiran kepada Polri. Kemudian ditulis dan dikembangkan oleh Dr. Eddy Iriawan. Kami berharap gagasan dalam buku ini dapat menjadi salah satu bahan pemikiran bagi Polri dan Kapolri baru dalam memperkuat komunikasi dengan masyarakat serta membangun kepercayaan publik,” kata Munir.

Menurut Ketua Dewan Pengawas yang pernah menjabat Dirut Antara ini, tantangan komunikasi Polri ke depan tidak hanya berkaitan dengan kecepatan menyampaikan informasi, tetapi juga bagaimana institusi mampu mendengar dan memberikan respons terhadap persoalan yang disampaikan masyarakat.

“Kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui komunikasi satu arah. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat keterbukaan, respons, integritas dan kesungguhan institusi dalam menyelesaikan persoalan. Kami berharap buku ini dapat ikut memperkaya gagasan untuk memperkuat hubungan Polri dengan masyarakat,” ujarnya.

PWI Pusat berharap bedah buku tersebut nantinya menjadi ruang pertukaran gagasan antara pers, akademisi, kepolisian dan berbagai pemangku kepentingan mengenai strategi komunikasi Polri di tengah perubahan lanskap informasi dan semakin besarnya peran media sosial dalam membentuk persepsi publik.