Program Lanjutan Gebrak Pakumis TA 2024 Pembangunan RTLH di Kecamatan Solear Diduga Sarat Korupsi

TANGERANG, - Melalui Dinas Perumahan Permukiman dan Pemakaman (DPPP), Pemerintah Kabupaten Tangerang diketahui terus melanjutkan progam Gebrak Pakumis (Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh dan Miskin) untuk merampungkan capaian target infrastruktur pemukim tahun 2024.

Salah satu dari program yang berjalan saat ini yaitu pembedahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di sejumlah Kecamatan di Kabupaten Tangerang. 

Dari data yang didapatkan, sebanyak 25 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 4 Desa di Kecamatan Solear mendapatkan bantuan pembedahan RTLH. 

Diantaranya 3 Unit di Desa Cikareo, 9 unit di Desa Cikuya, Munjul 3 Unit, dan 10 Unit di Desa Pesanggrahan. 

Dari penelusuran tim Investigasi Media xposberita.com, di Kp Lodog Rt 002 Rw 006 Desa Pesanggrahan, penerima atas nama Tatang Suharyana ditemukan beberapa dugaan kejanggalan dan keluhan, kondisi bangunan RTLH yang diduga dibangunan dengan asal asalan, serta material batu bata menggunakan batu bata bekas dan ditinggal kabur oleh tukang terindikasi dari Upah kerja yang bermasalah. 

Saat dikonfirmasi, Keluarga Tatang mengatakan, bahwa pembangunan RTLH milik nya dikerjakan asal dan saat ini sedang tidak berjalan. 

"Ya betul Pak, Pak Tatang lagi sakit, ini bangunan lagi stop, Ntah tukang atau ga tukang saya gak tahu, ada dua orang yang pegang itu lihat pak ga rapih dan asal, sudah dua hari stop ga ada tukang, cuma besok akan ganti lagi tukang nya, katanya tadi saat antar material, dari mulai hari Senin mulainya sudah masuk 11 hari, cuma sebelum nya Tukangnya banyak gak kerja Pak, karena material lambat dan kadang gak ada," ujar Keluarga Tatang saat ditemui di lokasi, Jum'at (12/7/24). 

Sementara, di Kp Cibogo, Rt 002/Rw 004 Desa Pesanggrahan terdapat dua Keluarga Penerima Manfaat, yang sedang berlangsung, yaitu milik KPM Ibu Acih dan Ida Yunani, masing masing dengan anggaran disebut Rp34.000.000 (Tiga puluh empat juta rupiah). 

" Ini Saya anaknya Bu Acih, tadinya ini satu rumah, jadi Saya dan Ibu dapat bedah rumah, ukuran satu rumah yang dibedah 6x6 meter, sama dengan punya Ibu Acih, tukangnya juga saudara semua, ada 5 orang tukang untuk dua bedah rumah ini," ujar Ida Yunani.

Sementara upah pekerja (tukang_red) diberikan sistem borong dengan rincian per unit Rp. 4.500.000 (Empat juta lima ratus rupiah) dengan jumlah pekerja 5 orang. 

"Ya kita ada 5 orang, 3 tukang, 2 kenek, untuk ngerjain dua rumah ini kan berdempetan, ini sistem diborong kan satu rumah empat juta lima ratus, jadi gabrukan lah, petugas nya Pak Firdaus juga sering kesini," ujar pekerja yang juga merupakan anak dari Keluarga Penerima Manfaat. (anak laki laki dari Ibu Acih). 

Ia menyebut pembedahan RTLH baru berjalan selama 10 hari, dengan target 18 hari kalender. " Kami mulai hari Selasa, ini sudah 10 haru, harus selesai sampai 18 hari," tambahnya.

Namun berbeda dengan Sukanta, beralamat di Kp Ancol Rt 009/Rw 005 Desa Cikareo, rumah miliknya belum di bedah, Ia ketahui mendapatkan bantuan bedah rumah dengan Anggaran Rp34juta. " Betul, saya juga dapat bedah rumah katanya 34juta pak, tapi belum tahu kapan akan dibangun, kalau kata yang mengurusi bulan bulan ini akan dilaksanakan," kata Sukanta. 

Dari beberapa penelusuran serta adanya temuan seputar kegiatan bedah rumah RTLH, di Kecamatan Solear diduga sarat korupsi, mark up dan serta kurang nya pengawasan dari pihak terkait. 

Hal tersebut terkesan tidak sejalan dengan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang yang Gemilang dalam program Gebrak Pakumis, yaitu gerakan masyarakat mengatasi kawasan padat, kumuh dan miskin. 

Firdaus disebut sebagai Kepala Unit Pengelola Kegiatan (UPK) atau perpanjangan tangan Dinas Perumahan Permukiman dan Pemakaman telah dilakukan dikonfirmasi melalui pesan whatsapp, namun diduga sangat alergi dengan wartawan dalam beberapa pertanyaan meski telah terbaca ceklis dua, tidak merespon dan bahkan Firdaus memblokir WhatsApp Redaksi xposberita.com.

Dalam waktu dekat, awak media akan mengandeng aktivis atau pegiat anti korupsi akan melaporkan kepada pihak Dinas terkait serta ke lembaga Inspektorat Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten agar dilakukan auditing dari beberapa dugaan kejanggalan  temuan serta terbatas nya akses informasi yang didapat kan dari Kepala UPK.

Melansir dari laman resmi Web Terpadu Kabupaten Tangerang, https://tangerangkab.go.id

Berjudul: *Pemkab Tangerang Akan Rampungkan Capaian Target Infrastruktur Permukiman 2024*

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman (DPPP) mendukung capaian kinerja daerah 2023 dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan khususnya di sektor infrastruktur permukiman.

Kepala DPPP Bambang Saptho Mengatakan, untuk menunjang layanan air bersih serta meningkatkan kawasan permukiman pada 2023, DPPP membangun berbagai sarana untuk menunjang kebutuhan masyarakat.

“Di tahun 2023 kami sudah melakukan berbagai kegiatan yaitu membangun sarana air bersih sebanyak 462 unit, instalasi pengolahan air yang terbangun sebanyak 2 unit di Palasari dan Cirumpak. Kemudian membangun jalan area pemukiman sebanyak 555 serta membuat Drainase dan MCK sebanyak 197,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Program Gebrak Pakumis (PGP) mencapai target pada 2023. Pembangunan tersebut tersebar di 21 Kecamatan di Kabupaten Tangerang dan pembangunan terbanyak terdapat di Kecamatan Tigaraksa.

“RTLH yang ada di Kabupaten Tangerang memang masih banyak tersebar, pada 2023 untuk pembedahan RTLH sendiri terdapat 3 bagian yaitu RTLH PGP yang dibangun sebanyak 1.222 unit, RTLH non kawasan sebanyak 87 unit yang tersebar di 20 Kecamatan dan RTLH pasca bencana sebanyak 6 unit di 3 Kecamatan yaitu Gunung Kaler, Keronjo dan Tigaraksa,” jelasnya.

Selain itu, Bambang Saptho mengungkapkan, program DPPP yang akan dilakukan pada 2024, masih termasuk dalam meningkatkan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Begitu pula dengan program unggulannya.

“Untuk tahun 2024 ini pastinya kami akan terus mengembangkan program kegiatan tahun lau seperti program penatagunaan tanah dalam menyediakan lahan sarana kesehatan, pendidikan maupun kepentingan umum lainnya. Selain itu Gebrak Pakumis juga masih termasuk kedalam Program Unggulan yang akan dilakukan di tahun 2024,” ungkapnya.

Dia berharap kedepannya dengan pembangunan yang telah dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, selain itu diharapkan untuk masyarakat dapat memeliharanya dengan baik.

“Kedepannya kita mengharapkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kabupaten Tangerang, karena paran semua pihak sangat penting seperti peran swasta dengan CSR dan kami juga berharap kolaborasi dari berbagai stakeholder bisa terus ditingkatkan agar pengembangan,"pungkasnya. (Tim-Red).