LSM Geram Minta Polda Banten, Usut Dugaan PT. Xiang Wang Indonesia, Penampung Hasil Tambang Ilegal

Serang, BhinnekaNews71.Com -- Gencarnya berita yang tayang di media online, soal dugaan adanya penampungan Batu Hitam (Black Stone) hasil dari penambangan ilegal (ilegal minning) yang dilakukan pihak PT. Xiang Wang Indonesia,yang beralamat di Kawasan Pancatama Desa Leuwilimus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang telah menyita perhatian publik,tidak terkecuali perhatian serius datang dari LSM Geram Banten Indonesia.

Melalui Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Serang, LSM Geram telah berkirim surat kepada Kepolisian Daerah Banten dengan nomor  : 001/LAPDU/DPC/KAB_SRG/LSM/GRM/BTN_IND/V/2022,

Perihal Laporan : Pengaduan Terkait Dugaan Penampungan Batu Hitam ( Black Stone ) Hasil Tambang Ilegal ( Ilegal minning) Yang Berasal Dari Kabupaten .Bone Bolange Provinsi Gorontalo oleh PT. XIANG WANG INDONESIA.

Dihadapan awak media,Ketua DPC Kabupaten Serang, Yusa Qorni K membenarkan lembaganya telah berkirim surat laporan pengaduan yang ditujukan kepada Kepolisian Daerah Banten.

"Benar adanya,berdasarkan informasi yang kami dapatkan melalui pemberitaan media online,kami meminta kepada APH dalam hal ini institusi Kepoliisan Daerah Banten untuk mendalami dugaan penampungan Batu Hitam ( Black Stone ) hasil dari tambang ilegal ( Ilegal minning) yang berasal dari Kabupaten .Bone Bolange Provinsi Gorontalo oleh PT. XIANG WANG INDONESIA,"Jelasnya,

Rabu 25/05/2022 . 

Yusa melanjutkan, "Surat kami kirimkan per tanggal 18 Mei 2022,maksud dan tujuannya sangat sederhana,meminta kepada pihak Kepolisian Polda Banten mengungkap kebenaran informasi yang kami dapat,"

Ungkapnya. 

"Pinta kami kepada Polda Banten agar menindaklanjuti informasi, bahwa PT. Xiang Wang Indonesia diduga menampung Batu Hitam (Black Stones) hasil dari tambang ilegal yang berada di Kabupaten Bone Bolango,Provinsi Gorontalo,itu saja,"Tutup Yusa.

Perlu untuk diketahui, tata cara penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018,"Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional, modern dan terpercaya dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk penyampaian pengaduan sesuai dengan prinsip keterbukaan untuk ditangani secara baik, cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. (*/Red)