BNN RI Ajak Kades Dukung Program Desa Bersinar untuk Perangi Narkoba

Palu - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengajak para kepala desa di Sulawesi Tengah untuk mendukung program Desa Bersih Narkoba atau Desa Bersinar dalam upaya memerangi peredaran narkoba.

"Bandar narkoba sekarang semakin lihai dan menyasar hingga ke wilayah pedesaan. Karena itu, keterlibatan aktif kepala desa, camat dan kepala daerah menjadi kunci keberhasilan program Desa Bersinar," katanya saat menghadiri kegiatan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan dan Deklarasi Desa Bersih Narkoba (Bersinar) di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu.

Ia mengatakan peran pemerintah desa sangat strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, mengingat peredaran narkotika saat ini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga telah merambah hingga ke desa-desa.

Berdasarkan hasil survei, kata dia, Sulawesi Tengah saat ini menempati posisi ketiga secara nasional dalam peredaran narkoba.

Kondisi tersebut, menurut dia, menjadi tantangan serius dan pekerjaan rumah yang harus dihadapi secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan.

Program Desa Bersinar tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan, edukasi, dan rehabilitasi berbasis masyarakat.

Suyudi mengharapkan melalui program tersebut, desa mampu membangun ketahanan sosial dan melindungi warganya dari bahaya narkoba.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam penguatan P4GN melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025 tentang petunjuk operasional fokus penggunaan dana desa tahun 2026, serta diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019.

"Kita tidak mungkin memenangkan perang melawan narkoba jika tidak dilakukan secara bersama-sama. Dengan komitmen dan sinergi semua pihak, desa dapat menjadi benteng utama dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba," ujarnya.

Selain itu, ia juga mengatakan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan menjadi oasis keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan korban penyalahgunaan narkoba.

Menurut dia, kehadiran Posbankum hingga ke tingkat desa dan kelurahan merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan pengetahuan hukum dan akses ekonomi.(*/Red)