Bumikan Trisakti Menggema Di Jawa Barat, Laksanakan Amanah Bung Karno

Bandung, BHINNEKANEWS71.COM -- Diskusi “Gerakan Nasional Bumikan Trisakti, Energi Spiritual Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045”, kembali di gelar di Kota Bandung, tepatnya di Roemah Bersama Alumni, Jalan Imam Bonjol, Kota Bandung, Rabu 27/07/2023. Sebelumnya kegiatan yang sama telah di gelar di tempat yang sama pada 12 Juli dan di Kota Bogor pada 20 Juli lalu.

Diskusi yang dihadiri sejumlah elemen masyarakat nasionalis Jawa Barat, seperti ; Forum Diskusi Sinergi Indonesia (FDSI), Barikade 98, Komunitas Jabar Sejati (KJS), Gerakan Bhineka Nasionalis (GBN) Jabar, Barusan Olot Masyarakat Adat (BOMA), Pemuda Demokrat, dan elemen yang lainnya.merupakan sikap tegas dari adanya upaya penolakan pembangungan Patung Bung Karno di Kota Bandung oleh Aliansi Pergerakan Islam (API).

Turut hadir dan memberikan keterangan kepada awak media, Ketua Gerakan Bhinneka Nasionalis (GBN) Jabar, Syarif Bastaman menyampaikan, perkumpulan pada hari ini menyikapi tentang adanya pihak yang menolak di bangunnya patung Bung Karno di Kota Bandung.

“Kita kumpul- kumpul dalam rangka menyikapi sekelompok orang yang menentang di bangunnya patung proklamator kita Bung Karno, itulah intinya pertemuan ini,” cakapnya.

Turut memberikan keterangan kepada awak meeduaKetua Barisan Olot Masyarakat Adat (BOMA) Eka Santosa mengatakan, ada beberapa point penting dari hasil diskusi ini yang nantinya akan di sampaikan kepada Gubernur Jabar, Pangdam III Siliwangi, Kapolda Jabar hingga Kejati.

“Hal yang substansi saya kira yang pertama, adalah sebuah kewajaran bahkan keharusan kita sebagai bangsa memberikan sebuah penghormatan. Dalam peradaban kita bahwa pengabadian Bung Karno di Bandung dengan sejarahnya, mulai Bung Karno muda, tentang Marhaenisme, Indonesia Menggugat, tentang dihantarkannya Indonesia ke kemerdekaan, itu semua di Bandung. Oleh karena itu merupakan hal wajar tentang adanya pembangunan patung Bung Karno di Kota Bandung.” tuturnya. 

Eka menuturkan akan melakukan perlawan terhadap hal yang bersifat menghina Presiden Soekarno. Ia berharap agar Jawa Barat terbebas dari segala bentuk radikalisme.

“Yang kedua kita keberatan, dan bereaksi akan melakukan perlawanan terhadap bentuk apapun yang melakukan penghinaan terhadap Bung Karno, ini penting saya kira terkait adanya penolakan dari beberapa pihak salah satunya API,” tegasnya

“Oleh karena itu tuntutan kami ketiga, Jawa Barat bebaskan dari segala bentuk intoleransi dan radikalisme, kembalikan kepada marwah Repeh, Rapih, Gemah Ripah Loh Jinawi. Saya kira itu merupakan tiga poin penting, dan ini adalah hal yanh akan kita lakukan, akan datang kepada Gubernur (Jawa Barat), Kapolda, Pangdam, hingga Kejati. Kalau ada indikadi bentuk yang bisa di pidanakan akan kami pidanakan,” tegasnya.

Dewan Pakar Alumni GMNI, Dr. Andi Talman menambahkan perihal pentingnya monumentasi Bung Karno sebagai bentuk implementasi atas nilai- nilai ajaran dari Bung Karno.

“Kita mengininginkan monumentasi Bung Karno ini untuk mengejawantahkan nilai- nilai Bung Karno, Identitas kebangsaan dan ajaran Bung Karno agar generasi milenial memahami ajaran Bung Karno,” tambahnya.

Sementara itu, Sekjen Forum Diskusi Sinergi Indonesia (FDSi) Aab Abdul Malik menyoroti, selain persoalan diatas, sebagai penerus bangsa kita juga harus benar-benar menjaga serta melaksanakan amanah dari gagasan dan ajaran Bung Karno.

"Ajaran Trisakti bisa juga di fahami oleh kita semua, misalnya dengan menjaga situs-situs Bung Karno, mengamalkan ajaran Trisakti, membangun patung Bung Karno, merubah status Universitas Trisakti menjadi  PTNBH, dan lain-lain," kata Aab.

Selanjutnya, ditanya terkait kisruhnya universitas Trisakti, Sekjen FDSI ini juga menjelaskan, negara wajib hadir untuk menyelesaikan kekisruhan ini, agar tidak terus berlarut dalam situasi pertengkaran. 

"Negara wajib hadir, segera ambil alih status Universitas Trisakti, dari tangan swasta menjadi perguruan tinggi negeri, karena disini ada amanat besar bung Karno, ketika merubah nama yang dulu respublika menjadi Trisakti, tidak ada alasan lagi bagi negara untuk tidak peduli," pungkasnya. (Kefas)