IPW Desak Kapolda Kaltara Serius Bongkar Praktek Mining oleh Oknum Briptu HSB

Ketua IPW, Sugeng Teguh Santosa.

JAKARTA, BHINNEKANEWS71.COM -- IPW mendesak Kapolda Kaltara Irjen Daniel Adityasa serius membongkar praktek pelanggaran hukum Briptu Hsb ilegal mining (Emas), import pakaian bekas dengan memproses hukum tuntas dan membongkar pejabat pejabat kepolisian maupun sipil yg mendapat aliran dana uang haram dr Briptu HSB. 

Kasus mirip  Briptu Hsb pernah terjadi pada kasus Iptu Labora Sitorus yang terbongkar karena memiliki rekening gendut 1, 2 Trilyun di Papua.

Labora Sitorus yamg terlibat pembalakan liar, jual beli BBM ilegal kasusnya telah menyeret nama nama petinggi kepolisian saat itu diantaranya tersebut, mantan kapolda Papua terkait aliran dana sepanjang tahun 2012, dan juga Kapolres Raja Ampat saat itu. Akan tetapi kasus Iptu Labora Sitorus terhenti pada Labora sitorus saja yg kemudian dihukum dan dijebloskan di lapas Cipinang. 

IPW mendesak Kapolda Kaltara mengungkap tuntas pihak-pihak penerima dana dari atasan atasan Briptu HSB karena tidak mungkin atasan atasan Briptu HSB tidak tahu praktek lancung anak buahnya yang masih dalam masa dinas tersebut.

Penyidik Direskrimsus Polda Kaltara jangan melindungi dan menutup informasi pejabat polisi atau sipil yg mendapat aliran dana dan harus memanggil dan memeriksa mereka serta mengumumkan secara terbuka. Harus diterapkan Presisi Polri khususnya Transparansi," Kata Sugeng Teguh Santosa dalam Siaran Pers IPW yang diterima BhinnekaNews71.Com. Sabtu (07/5/22). 

IPW mendesak Kapolri juga menurun tim Propam Mabes Polri untuk mengawasi proses pemeriksaan kasus " Labora Kaltara" ini agar perintah Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo hukum tidak hanya tajam kebawah tapi tumpul keatas mengaca pada kasus Labora Sitorus di Papua," ujar Teguh.

Ia pun meminta menerapkan dengan tegas Perpol no 2 tahun 2022.

"Untuk itu harus diterapkan dengan tegas Perpol No. 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat (Waskat) yang memungkinkan pengenaan sanksi sampai pada 2 tingkat komandan diatas Briptu HSB, untuk dapat membongkar kasus ini dgn lebih dalam dan tuntas, Briptu HSB harus diberi kesempatan sebagai Justice colaborator," tegas Dia. 

IPW menduga kasus ini adalah persaingan bisnis, terkait dgn setoran yang tidak lancar pada oknum-oknum petinggi polisi tertentu dan dan stop kasusnya hanya sampai Briptu HSB sebagaimana kasus Iptu Labora Sitorus,"tutup Ketua IPW.(Red)