Pemdes, Pagintungan Laksanakan Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusunan RPJMDes Tahun anggaran 2022-2027

Serang -- Pemerintah desa (Pemdes) Pagintungan telah melaksanakan sosialisasi serta penyusunan sekali gus pembentukan tim rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa, tahun anggaran 2022-2027 bertempat di ruang depan kantor desa pagintungan, Jumat 10 Desember 2021.

Acara tersebut di mulai pukul 14:00 sampai  selesai, dalam acara tersebut di hadiri oleh Muspika kecamatan Jawilan,  dan pendamping lokal desa (PLD), badan Permusawaratan desa (BPD) , LPM Karang Taruna, Rt/Rw, Ustad, masarakat dan tokoh masarakat, dalam kesempatan ini Hj.Sumyanah, kepala Desa Pagintungan, dalam sambutannya menyampaikan.

"hari ini kita melaksanakan rapat sosialisasi dan pembentukan tim penyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) des, maka dengan ini saya mohon dukungan dan kerjasamanya dari semua kalangan kerna dalam hal ini adalah bentuk upaya penyempurnaan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah, yang mana ini adalah bagian dari aturan Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa," terangnya

Diacara yang sama, Badan Permusawaratan Desa (BPD) desa pagintungan, Madsuri yang biasa panggilan sehari-harinya Uling, dalam penyampaiannya 

"Dalam rangka rapat sosialisasi dan pembentukan tim penyusunan RPJMdes, tahun anggaran 2022-2027, semoga segala bentuk upaya kita semua, hasil rapat hari ini semoga terwujud bentuk pembangunan desa pagintungan kedepan semakin lebih baik membaik dan selalu akurat, tepat, serta sesuai dengan aturan, agar desa kita menjadi desa unggulan,"jelasnya,

Sambutan di lanjut oleh H.Agus Saepudin, Camat kecamatan Jawilan, menyampaikan dalam sambutannya    "tujuh desa di kecamatan Jawilan yang telah mengikuti tahapan pemilihan kepala desa, salahsatunya  ibu kepala desa pagintungan, sudah di Lantik dan di ambi sumpah oleh ibu bupati, maka hari ini tindak lanjut hasil laporan dari kecamatan, kenapa kami jadwalkan karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan amanat undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah no 43 tahun 2014, tentang peraturan pelaksanaan  undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, juga terkait dengan regulasi  perencanaan pembangunan ini. di atur oleh dua  pelaturan yaitu  pertama pelaturan  dalam negri no 114 tahun 2014, yang kedua peraturan  menteri desa pembangunan daerah tertinggal tentang Imigrasi no 21 tahun 2020 diamanatkan bahwasanya selambat lambatnya tiga bulan setelah  kepala desa di Lantik sudah membuat pelaturan desa (Perdes),terangnya

(emong)