Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Polres Serang Mulai Mengawal Tahapan Pilkada Kabupaten Serang

By On April 21, 2024



Serang, -- Kanit Politik Satuan Intelkam Polres Serang melakukan Monitoring Tahapan dan Jadwal Pembentukan PPK dan PPS Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 Darkum Polres Serang


Pengawalan dilakukan agar setiap tahapan dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan Tahapan yang ditentukan.


Berdasarkan keterangan Komisioner KPU Kab. Serang Sdr. H. Asmawi menjelaskan bahwa Pembentukan PPK dan PPS Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 akan dilaksanakan berdasarkan *_PKPU No. 476 Tahun 2024_* tentang Metode Pembentukan Panitia Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  Bupati dan Wakil Buapti Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.


Adapun tahapan dan jadwal pembentukan PPK dan PPS pada Pilkada Serentak Tahun 2024 sebagai berikut :


*A. Jadwal Pembentukan PPK Pilkada Serentak tahun 2024*


1). Pengumaman Pendaftaran Calon Anggota PPK : 23 April 2024 s/d 27 April 2024

2). Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK : 23 April 2024 s/d 29 Apeil 2024

3). Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPK : 30 April 2024 s/d Mei 2024

4). Penelitian ADM Calon Anggota PPK : 24 April 2024 s/d 03 Mei 2024

5). Pengumuman Hasil Penelitian ADM Calon Anggota PPK : 04 Mei 2024 s/d 05 Mei 2024

6). Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK : 06 Mei 2024 s/d 08 Mei 2024

7). Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK : 09 Mei 2024 s/d 10 Mei 2024

8). Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Anggota PPK : 04 Mei 2024 s/d 10 Mei 2024

9). Wawancara Calon Anggota PPK : 11 Mei 2024 s/d 13 Mei 2024

10). Pengumuman Hasil Seleleksi Calon Anggota PPK : 14 Mei 2024 s/d 15 Mei 2024

11). Penetapan Calon Anggota PPK : 15 Mei 2024

12). Pelantikan Anggota PPK : 16 Mei 2024


*B. Jadwal Pembentukan PPS Pilkada Serentak tahun 2024*


1). Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS : 02 Mei 2024 s/d 06 Mei 2024

2). Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPS : 02 Mei 2024 s/d 08 Mei 2024

3). Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPS : 09 Mei 2024 s/d 11 Mei 2024

4). Penelitian ADM Calon Anggota PPS : 03 Mei 2024 s/d 12 Mei 2024

5). Pengumuman Hasil Penelitian ADM Calon Anggota PPS : 13 Mei 2024 s/d 14 Mei 2024

6). Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS : 15 Mei 2024 s/d 18 Mei 2024

7). Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS : 19 Mei 2024 s/d 20 Mei 2024

8). Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Anggota PPS : 13 Mei 2024 s/d 20 Mei 2024

9). Wawancara Calon Anggota PPS : 21 Mei 2024 s/d 23 Mei 2024

10). Pengumuman Hasil Seleleksi Calon Anggota PPS : 24 Mei 2024 s/d 25 Mei 2024

11). Penetapan Calon Anggota PPS : 25 Mei 2024

12). Pelantikan Anggota PPS :  26 Mei 2024


Sumber juga menjelaskan bahwa Pembentukan PPK dan PPS pada Pilkada serentak Tahun 2024 dilihat dari evaluasi kerja penyelenggara Pemilu 2024, dimana jumlah pembentukan PPK sebanyak 5 Orang dan PPS sebanyak 3 Orang dengan dengan komposisi keanggotaan PPK, PPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.


Pembentukan dan seleksi PPK dan PPS pada Pilkada serentak Tahun 2024 merupakan tahapan pada Pilkada serentak tahun 2024 dengan regulasi *_PKPU No. 476 Tahun 2024_* tentang Metode Pembentukan Panitia Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang dilaksanakan dari tanggal 23 April 2024 s/d 26 Mei 2024.


Kegiatan pengawalan dan monitoring yang dilaksanakan oleh Kanit Politik Sat Intelkam Polres Serang untuk memastikan agar tahapan Pilkada serentak di Kab. Serang dapat berjalan dengan aman dan lancar.(*/Red) 

Pencapaian Luar Biasa, Jokowi Bangun Ratusan Km Jalan Tol dan Belasan Bendungan di Tahun 2021

By On Maret 02, 2022

 


JAKARTA -- Pencapaian pembangunan sebagai pondasi Negara di era Presiden Jokowidodo sangat luar biasa, bagaimana tidak. Ditahun 2021 saja, Ratusan kilometer Jalan Tol dan belasan Bendungan untuk kepentingan masyarakat telah dibangun. Hal tersebut dilakukan Jokowi untuk membangun peradaban kearah yang lebih baik, membangun konektivitas Budaya dan tentunya membangun infrastruktur Budaya.


Ditahun 2021 saja, sepanjang 410 kilometer Jalan Tol telah dibangun Jokowi yang tersebar diseluruh Wilayah yang menjadi jalan vital nasional. Diantaranta 101,6 kilometer Jalan Tol Jabodetabek, 115,8 kilometer Jalan Non Trans, dan 192,4 kilometer Jalan Trans Sumatera.


"ketika kita membangun infrastruktur fisik seperti jalan tol, bandara, mrt, lrt, kita sesungguhnya membangun peradaban, membangun konektivitas budaya, membangun infrastruktur budaya." Ungkap Jokowi disela-sela peresmian salah satu Jalan Tol.


Selain itu, pada tahun 2021 juga, Presiden Jokowidodo telah membangun dan telah diresmikan sebanyak 13 bendungan, dan kini 13 bendungan tersebut sudah dinikmati masyarakat untuk pengairan dan kepentingan Masyarakat lainnya.


Bendungan pertama yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2021 adalah Bendungan Tukul di Jabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur pada 14 Februari 2021.


Selanjutnya, bendungan kedua yang diresmikan Presiden adalah bendungan tapin, di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan pada 18 februari 2021.


Lalu, Bendungan Napun Gete yang merupakan bendungan ketiga yang diresmikan Presiden untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).


Kemudian, Bendungan Sindang Heula yang merupakan Bendungan keempat yang diresmikan Presiden pada 4 maret 2021 di Kabupaten Serang, Banten.


Bendungan Kuningan yang merupakan bendungan kelima yang diresmikan presiden di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat.


Selain itu, Jokowi juga pada awal September 2021 juga telah meresmikan Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.


Pada 7 September 2021 jokowi telah meresmikan Bendungan ketujuh yaitu Bendungan Bendo di Ponorogo, Jawa Timur.


Pada 9 September 2021 Jokowi telah meresmikan Bendungan kedelapan yaitu Bendungan Passeloreng di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.


Bendungan ke sembilan yaitu Bendungan Karalloe yang diresmikan oleh Jokowi pada 23 November 2021 di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.


Presiden Jokowi juga meresmikan Bendungan Gongseng di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur pada 30 November 2021.


Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur pada 30 November 2021.


Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Ladongi di Sulawesi Tenggara memiliki kapasitas 45,9 juta meter kubik air dengan luas lahan 222 juta hektare pada 28 Desember 2021.


Terakhir, Presiden Jokowi meresmikan Bendungan ke tiga belas yaitu Bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, selasa 28 Desember 2021.(RED) 

Temu Kangen Aktivis 98, Bahas Sejumlah Masalah Bangsa dan Negara, Termasuk KKN dan Oligarki

By On Februari 28, 2022









JAKARTA, BHINNEKANEWS71.COM -- Ratusan pentolan aktivis 98 dari berbagai profesi bersama rakyat korban tambang, buruh dan sejumlah pemimpin mahasiswa generasi Z dari kampus se – Jabodetabek berkumpul melakukan temu kangen dan musyawarah bersama membicarakan kondisi bangsa dan negara saat ini di Gedung Djoang 45 Jakarta, pada Jum'at (25/02) lalu.


Dari release yang diterima BHINNEKANEWS, Selasa, (28/2/2022), Mereka menilai pemerintahan saat ini diliputi praktek KKN ( Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Praktek kotor ini dilakukan secara sistemik, vulgar dan masif. Mereka juga menyebut korupsi di Indonesia sudah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). 


Pertemuan ini dihadiri pentolan aktivis utama 98 diantaranya Ubedilah Badrun, Bungas T. Fernando Duling, Yusuf Blegur, Anton Aritonang, Henry Basel, Edysa Girsang, Apek Saiman, Jaya, Hersyam, Nanang Djamaludin, Syahrul Efendi Dasopang, Mariko, Agus Rihat Manalu, Agung, Boim, Gunawan,Ma’ruf AB, Azwar, Fuad Adnan, dan lain-lain.


Ubedilah Badrun dalam kesempatan itu mengucapkan pentingnya terus menjaga semangat melawan KKN.


“Sesungguhnya ada silent majority masyarakat kita yang memiliki semangat melawan KKN, apalagi generasi milenial dan generasi Z saat ini. Hasil riset menunjukan ada 83 % pemuda di seluruh dunia membenci Korupsi. Karena itu semangat memberantas KKN ini harus diinisiasi sebagai upaya yang tak kenal lelah untuk menghadirkan good governance dan clean government di negeri ini,” ucap Ubedilah Badrun saat hadir sebagai pembicara dalam Musyawarah Aktivis 98 tersebut.


Pertemuan ini berlangsung cukup lama dari jam 15.30 hingga berakhir pada pukul 21.30. Para pentolan aktivis 98 yang ketika peristiwa reformasi menjadi Ketua Senat mahasiswa dan pemimpin simpul-simpul gerakan yang menduduki gedung DPR/MPR ini akhirnya bersepakat bersama rakyat, buruh, petani dan berbagai profesi lainya membentuk Komite Rakyat Lawan KKN (KRL-KKN).


Suatu entitas penting baru yang terbuka untuk semua komponen bangsa yang menghendaki bangsa ini maju tanpa KKN.


Musyawarah ini dipimpin Fernando Duling, Yusuf Blegur, Anton Aritinang dan Apek Saiman.


” Puji syukur akhirnya kita menyepakati bersama rakyat dan dari berbagai profesi untuk malam ini secara sah terbentuk Komite Rakyat Lawan KKN atau KRL-KKN, ” ujar Bungas Fernando Duling yang biasa disapa Nando.


Sementara Yusuf Blegur mengemukakan pentingnya semangat ini dikonsolidasi demi menyelamatkan Indonesia dari kehancuran akibat praktek KKN yang merajalela. “KKN ini sudah parah, konsolidasi harus dilakukan karena bangsa ini hanya akan menjadi besar jika KKN diberantas dari republik ini, ” tegas Yusuf Blegur.


Penegasan perlawanan dikemukakan oleh Anton Aritonang. “Kita ini semangatnya harus perlawanan terhadap KKN karena KKN ini sudah parah. Karena itu koalisinya memilih nama Komite Rakyat Lawan KKN” tegas Anton Aritonang.


Demikian juga Edysa Girsang yang meyakini bahwa KKN ini memang harus dilawan karena dibalik KKN ada oligarki yang jahat. Jahatnya adalah KKN ini wajah oligarki saat ini.  Karena merekalah yang secara vulgar terlibat dan menyuburkan KKN” tegas Edysa Girsang yang biasa disapa Eqi.


Menurut Apek Saiman Keberadaan KRL-KKN ini sangat dibutuhkan, bukan hanya oleh aktivis 98 yang punya tanggungjawab moral sejarah tetapi juga oleh rakyat dan negara ini.


” KRL-KKN ini harus ada, karena yang menghendaki bukan hanya kita tetapi rakyat dan negara. Kang Ubedilah Badrun sudah mengambil jalan penuh resiko mengambil elan vital kehendak rakyat berantas KKN, beliau inspirasi sekaligus pemimpin kita semua untuk melawan praktek KKN yang merusak negara ini,” pungkas Apek Saiman.(Yakonias) 

Petani : "Harapan saya dan petani sawit lain, Pak Presiden Jokowi, bisa tiga periode."

By On Februari 25, 2022




RIAU, BHINNEKANEWS7.COM -- Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menerima aspirasi dari masyarakat petani saat kunjungan kerjanya ke Kabupaten Siak, Pekanbaru pada Kamis (24/2).


Dalam sesi tanya jawab, para petani di Kampung Libo Jaya, Kabupaten Siak menyatakan keinginan adanya keberlanjutan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo. Hal itu karena mereka merasa kebijakannya telah meningkatkan harkat hidup petani sawit.


Airlangga pun menerima aspirasi para petani sawit ini, namun ia belum bisa memberikan jawaban apapun yang bukan kewenangannya.


"Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis (24/2/2022).


"Karena kita punya topi dari parpol, dan hadir di sini anggota DPR RI, oleh karena itu aspirasi masyarakat dari Kabupaten Siak, terutama para pekebun dan petani kami serap. Karena kami ketua umum parpol memang tugasnya menyerap aspirasi rakyat," tambahnya.


Terkait aspirasi untuk minta berkelanjutan program dan perpanjangan pemerintahan, Airlangga berjanji akan membicarakan hal ini dengan partai politik yang lain.


"Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi partai Golkar aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan," ungkap Menko Airlangga.


Dirinya pun mengakui berkat kebijakan Presiden Joko Widodo, pendapatan pekebun dari sawit saat ini naik hingga 3,5 kali lipat.


"Ini berkat kepemimpinan Bapak Presiden. Ini tentu kita sebagai parpol tentu kita akan dengarkan aspirasi tersebut dan sekali lagi akan kami komunikasikan bahwa keberhasilan ini dirasakan oleh masyarakat dan masyarakat beraspirasi," jelasnya.


Selain dalam sesi tanya jawab, salah seorang petani sawit bernama P. Sihombing juga secara tegas menyampaikan harapannya agar Jokowi bisa memimpin tiga periode.


"Harapan saya dan petani sawit lain, Pak Presiden Jokowi, bisa tiga periode, sejak beliau jadi presiden harga sawit sangat bagus. Tapi, kalau bisa harga pupuk dikurangi. Selain itu, pembangunan jalan di daerah sini supaya cepat diperbaiki," kata Sihombing.


Selain itu, petani lain menyatakan kebijakan Presiden Jokowi yang sangat diterima oleh masyarakat, termasuk kebijakan KUR yang jumlahnya tahun ini dinaikkan dari Rp 283 triliun tahun kemarin naik menjadi Rp 373 triliun.


Terlebih di masa pemerintahan kedua Jokowi yang berada di masa pandemi COVID-19. Tentu bukan hal mudah mengatur pemerintahan dan memajukan sektor ekonomi.


"Kami melihat itu dibutuhkan komitmen yang luar biasa," kata salah seorang petani.


Menurut para petani jika pemerintahan diteruskan maka akan mampu menyelesaikan semua program dengan baik.


"Para petani juga meminta ingin lebih ada kesinambungan. Kalau bukan periode lain, mereka berharap bisa ditambah masa pemerintahan Jokowi sampai 2027 atau 2028 supaya petani bisa merasakan kontinuitas pembangunan," kata petani bernama Tolen, dan Edy secara bergantian.


Berbagai aspirasi masyarakat petani sawit di Kabupaten Siak ini juga didengar para anggota DPR RI dari Golkar lain yang turut ikut dalam kunjungan Penanaman Perdana Program Peremajaan Sawit Kemitraan Strategis. Diantaranya Melchias Mekeng, Adies Kadir, Meutya Hafid, Nurul Arifin, dan Wamendag Jerry Sambuaga.(*/Red) 

Wabup Harapkan Pelestarian Budaya dalam Sumarak Alek Nagari

By On November 02, 2021

 



PADANG PARIAMAN, BHINNEKANEWS71.Com - Pelestarian budaya harus terus ditingkatkan agar budaya tersebut tetap terjaga dan tidak tergerus oleh zaman, ini diungkapkan oleh Wakil Bupati Padang Pariaman Drs. Rahmang, M.M, saat membuka acara Sumarak Alek Anak Nagari, pada Selasa (02/10) di Hall Kantor Bupati Padang Pariaman.

Wabup memberikan apresiasi kepada seluruh panitia dan pihak yang terlibat atas terselenggaranya kegiatan ini.

"Pendidikan dan kebudayaan merupakan bagian utama untuk merubah cara berfikir masyarakat. Apabila pendidikan maju maka seluruh aspek negara akan maju sehingga segala tatanan kehidupan akan lebih baik, serta pendidikan yang maju juga dapat merubah pola pikir yang lebih rasional maka kemakmuran masyarakat akan cepat dicapai, karena tujuan akhir dari negara yakninya masyarakat yang adil dan makmur,"ungkapnya.

Ia juga menambahkan Padang Pariaman memiliki kebanggaan pada kebudayaan karena ketika berbudaya maka berbanding lurus terhadap sikap dan perilaku masyarakat. Padang pariaman mengutamakan kebudayaan karena dapat mengukur sikap dan perilaku yang berbeda.

"Mari pupuk dan tingkatkan budaya terkait kesenian anak nagari yang merupakan tanggungjawab kita bersama agar bisa terus lestari dan tidak tergerus oleh zaman, mendapatkan pengetahuan tentang budaya tidak hanya melalui pendidikan formal saja, namun juga bisa didapatkan pada pendidikan informal seperti bisa didapat di balairung dan perkumpulan antar masyarakat, dimana pada kesempatan itu yang tua lebih dapat berbagi ilmu kepada yang lebih muda terkait kesenian dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman,"ungkap mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Pada kesempatan ini wabup juga terus mensosialisasikan terkait vaksinasi, saat ini Padang Pariaman baru mencapai 22,05 berada dua terbawah, ini merupakan beban dan tanggung jawab kita bersama serta terus mengajak masyarakat untuk bersedia di vaksin.

Senada dengan itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Drs.Anwar, M.Si selaku ketua pelaksana dalam laporannya mengatakan tujuan pelaksanaan sumarak alek anak nagari ini yakninya upaya untuk pelestarian kesenian daerah.

"Acara ini terdiri 3 bagian yakni lomba  nyanyi lagu pop minang, pasambahan adat, dan randai yang diikuti oleh 30 orang peserta, dimana peserta lagu pop minang tidak hanya berasal dari Kabupaten Padang Pariaman namun juga daerah di luar Padang Pariaman seperti Padang Panjang, Pesisir, dan Solok, untuk peserta pasambahan adat peserta bearasal dari utusan kecamatan se Kabupaten Padang Pariaman, dan untuk peserta randai berasal dari sanggar seni yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dengan Waktu pelaksanaan dari tanggal  2 hingga 4 November 202," terangnya

Sumarak Alek Anak Nagari ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatra Barat Dra. Gemala Ranti, M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Rudy Repenaldi Rilis, Ketua GOW Yusneli Rahmang, Ketua Dharmawanita Persatuan Yanti Rudy Repenaldi Rilis, Camat se Kabupaten Padang Pariaman, dan Kepala SMP se Kabupaten Padang Pariaman (Rio)

Padang Pariaman Baralek Gadang Pilih 29 Wali Nagari

By On Oktober 31, 2021





PADANG PARIAMAN, BHINNEKANEWS71.Com -  Padang Pariaman Baralek Gadang, Pemilihan Walinagari Serentak dihelat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada Minggu 31 Oktober 2021. Sebanyak 125 CALON WALI NAGARI pada 29 NAGARI  YANG MELAKSANAKAN PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK TAHUN 2021

yang mana 124 ORANG CALON WALINAGARI LAKI-LAKI DAN 1 ORANG CALON WALI NAGARI PEREMPUAN.

JUMLAH  Tempat Pemungutan Suara   Pemilihan Walinagari Serentak SEBANYAK 331 BUAH dengan jumlah  DPT SEBANYAK  104.655 ORANG

dengan rata-rata JUMLAH DPT UNTUK 1 (SATU) TPS RATA-RATA  316  ORANG PER-TPS

dimana JUMLAH DPT MAKSIMAL UNTUK 1 TPS ADALAH 400 ORANG.

Pelaksanaan pemilihan Walinagari  seretak 29 Se-Kabupaten Padang Pariaman tersebut berjalan aman dan lancar.  Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur bersama fokompinda dan didampingi Organisasi Perangkat Daerah terkait langsung meninjau Pelaksanaan Pilwana di beberapa titik lokasi TPS yang ada.


Suhatri Bur yang juga ikut memilih di Nagari Lubuk Pandan melihat antusias masyarakat untuk memilih pada Pilwana kali ini cukup besar terlihat dari presentase jumlah pemilih yang hadir ke TPS.


"Masyarakat sangat antusias  untuk ikut memilih pada Pilwana kali ini cukup besar terlihat dari presentase jumlah pemilih yang hadir ke TPS, yang mana masyarakat turut mensukseskan pemilihan wali nagari termasuk juga masyarakat dari perantauan yang pulang kampung" ujarnya


Ia menambahkan kondisi pemilihan wali nagari serentak di Padang Pariaman sekarang ini berjalan sangat kondusif,  mudah-mudahan tidak ada bibit-bibit yang akan merugikan nagari itu sendiri. Suhatri Bur menyebutkan selalu berkoordinasi dengan forkopimda untuk kesuksesan pemilihan wali nagari serentak kedua di Padang Pariaman ini.

Lebih lanjut Bupati menyebutkan anggaran yang dikucurkan dari dana APBD sebesar 840 juta dan dana transfer yang diserahkan ke nagari  berjumlah 2,03 miliar dengan jumlah total dana sebesar 2,87 Miliar. Dana tersebut disampaikan Bupati dirasa cukup untuk melaksanakan pilwana serentak di Padang Pariaman.

Melihat kondisi yang masih berada pada  pandemi Covid-19, Bupati menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilwana Serentak di Padang Pariaman tetap mengikuti Protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Pilwana Serentak Tahun 2021 tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, walaupun sekarang Padang Pariaman masih PPKM level III dikarenakan angka vaksinasi yang rendah, masih diposisi presentase 20,5% dan tetap melaksanakan gebyar vaksin memaksimalkan potensi 25 Puskesmas yang ada"tuturnya


Setelah berkeliling memantau pelaksanaan pemilihan Walinagari ke 29 nagari di Kabupaten Padang Pariaman, Bupati berharap seluruhnya berjalan sukses.


"Kita berharap pelaksanaan pilwana se Kabupaten Padangpariaman berjalan aman dan lancar. Apalagi pelaksanaan pencoblosan langsung dikawal oleh petugas kepolisian dan TNI," tutup Bupati 


Senada dengan Bupati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pemkab Padang Pariaman Erman menyebutkan sebelum tim memantau dan berkeliling ke 29 nagari, Bupati Padang Pariaman, bersama Forkopimda dan Kepala Dinas DPMD Erman mengikuti Rapat Pemantauan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan dan kabupaten Padang Pariaman  secara vitual dengan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri.


Dalam rapat tersebut Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Yusharto Huntoyungo langsung melakukan pemantauan secara langsung di beberapa Kabupaten sekaligus mengadakan webinar untuk memantau pelaksanaan pemilihan walinagari atau pemilihan kepala desa serentak di lima kabupaten yakni Kabupaten Tabanan, Buleleng, Sleman, Padang Pariaman dan Serang. 

Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan pada 29 desa/nagari pelaksana tersebar di 14 kecamatan dan diikuti oleh 125 calon kepala desa dengan jumlah pemilih sebanyak 104.655 orang yang tersebar di 331 TPS.

Disampaikan oleh tim pemantau dari Kemendagri bahwa pelaksanaan pilkades serentak di kelima kabupaten tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2021 dengan melakukan sejumlah tindakan strategis seperti pembagian jam! kedatangan pemilih, tempat cuci tangan, penggunaan tinta tetes, dan disediakan bilik khusus bagi pemilih yang kedapatan memiliki suhu tubuh di atas 37, 3 oC. 

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Yusharto Huntoyungo memberikan arahan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan, Buleleng, Sleman, Padang Pariaman, dan Serang untuk terus menerapkan protokol kesehatan baik saat penghitungan suara maupun pelantikan kepala desa terpilih, serta berharap seluruh kepala desa yang terpilih merupakan pilihan terbaik sesuai hati nurani masyarakat yang sekiranya dapat semakin memajukan desa sekaligus mendukung visi misi kepala daerah.(Rio)

Sampaikan Jawaban Pandangan Umum Fraksi DPRD, Bupati Terus Upayakan Perbaikan Daerah

By On Oktober 27, 2021



PARIAMAN, BHINNEKANEWS71.Com - Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, S.E., M.M. menyampaikan Jawaban Eksekutif terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terkait Nota Penjelasan Bupati tentang Rancangan Peraturan Daerah APBD Padang pariaman Tahun 2022 dalam Rapat Paripurna  di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Padang Pariaman pada Selasa(26/10).

Dalam penyampaian jawaban eksekutif tersebut Bupati menyetujui beberapa pandangan umum yang diberikan oleh beberapa fraksi-fraksi DPRD diantaranya terkait kebutuhan pegawai serta melakukan evaluasi terkait swakelola yang ada sesuai dengan analisis jabatan sehingga nantinya sesuai dengan kebutuhan.

"Terkait transparansi dalam pengelolaan APBD, ketelitian administrasi, pemungutan APD serta pengoptimalan pemungutan pajak kami juga menyetujuinya," ungkapnya.



Ia juga sependapat untuk pembangunan infrastruktur gedung, perbaikan jalan serta perbaikan sarana dan prasarana umum namun tetap disesuaikan dengan kemampuan APBD serta sependapat terkait peningkatan produksi pertanian untuk mendukung swasembada pangan.

"Kami juga setuju terkait penataan aset milik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, penambahan insentif guru PAUD, TK dan KB sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, juga pengelolaan pariwisata merupakan tanggung jawab bersama,"ungkapnya

Katanya, saat ini pemerintah daerah terus melakukan upaya untuk memperbaiki segala sektor baik itu infrastruktur, penyesuaian anjab sesuai kebutuhan, peningkatan produksi pertanian dan peningkatan SDM semata demi mewujudkan Padang Pariaman Berjaya.

Rapat paripurna ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.(Rio)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *