Langgar PPKM Darurat, Ops Yustisi Hari Kesembilan Polres Majalengka Jaring 3 Perusahaan Industri Dikenakan Sanksi Tipiring

Pengecekan PPKM Mikro Darurat ini dipimpin oleh Kanit Tipidter Iptu Asep Rohendi dengan dihadiri perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan, dan Gabungan Personil Polres Majalengka serta Satuan Pol PP Kabupaten Majalengka.

Kapolres Majalengka AKBP Syamsul Huda melalui Kabag Ops KOMPOL Firman Taufik mengatakan jika pihaknya komitmen mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dengan melakukan berbagai upaya. Salah satunya pengecekan ke sejumlah perusahaan Industri.

Ops Yustisi PPKM Mikro Darurat hari kesembilan ini, pengecekan dimulai dari PT. Shoe Town Ligung Indonesia, PT. Sing Welth Textile, dan PT Visionland Global Apparel yang semuanya terletak di wilayah Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka. Ungkap Kabag Ops.

Selain Penindakan hukum Personil Polres Majalengka juga memberikan imbauan dengan persuasif dan humanis namun tetap tegas dan terukur. Kabag Ops KOMPOL Firman juga menjelaskan jika pelanggar PPKM Darurat akan diberikan sangsi yang tegas berupa sanksi Tipiring sidang ditempat.

Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan telah berjalannya peraturan dan kesadaran masyarakat dalam situasi PPKM Mikro Darurat di wilayah Hukum Polres Majalengka yang tujuannya untuk menekan Covid-19. Ucapnya.

Ia menuturkan, pihaknya terus melakukan pemantauan dan pengecekan terhadap pelaku usaha, pabrik, dan perkantoran yang masuk kriteria esensial, non-esensial maupun kritikal bersama unsur forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda). Jelas Kabag Ops.

Sementara ini Kasat Reskrim Polres Majalengka AKP Siswo DC Tarigan melalui Kanit Tipidter Iptu Asep Rohendi mengatakan saat pengecekan sejumlah Perusahaan Industri masih ditemukan beberapa pelaku usaha Industri yang masih tidak menyediakan alat Prokes dan tidak menjaga jarak.

Selain itu ketentuan khusus pabrik esensial dan kritikal yang diperbolehkan masuk kerja maksimal 50% karyawannya. "Namun, kenyataanya kami temukan perusahaan Industri tak melakukan pembatasan rata rata diatas 50% pekerja," ucapnya.

Menurutnya ketentuan dalam Inmendagri no 15 Tahun 2021 dan Para pelaku perusahaan Industri melanggar Prokes dari 3 orang masing masing pemilik pelaku usaha Industri dikenakan sanksi tipiring dikenakan Pasal 21 i ayat 2 Perda Provinsi Jabar No 5 tahun 2021. (*/red)