JAKARTA, - Organisasi Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia (GISLI) gelar seminar internasional tentang keselamatan Maritim, tata kelola dan penegak hukum kapal perikanan nelayan di Indonesia.
Kegiatan yang digelar secara online (Webinar Internasional) itu diikuti berbagai kalangan dan pakar hukum kelautan berlangsung di Hotel The Dharmawangsa, Jalan Brawijaya Raya No.26, Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Kamis, (25/5/2023).
Ketua Dewan Pengurus GISLI, Irjen Pol. (Purn) Drs. H. Mudji Waluyo, menyebut Webinar Internasional ini bertujuan sebagai wadah diskusi dan tanya jawab perihal pemahaman teoritis dan praktis mengenai tantangan serta risiko yang dihadapi oleh nelayan skala kecil di Indonesia yang didiskusikan dengan jelas dan akurat berdasarkan kondisi empiris di lapangan.
"Dengan Webinar ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan sistem hukum, memberi gambaran mengenai kerangka peraturan legislatif dan regulasi yang berlaku pada saat ini tentang standar keselamatan kapal nelayan di Indonesia dan di tataran global," terangnya.
Menurutnya, pada tataran regulasi dan normatif penting untuk melakukan eksplorasi terhadap kerangka legislatif di Indonesia yang melindungi kapal-kapal nelayan Indonesia.
"Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menuai penolakan di banyak kalangan, termasuk di sektor nelayan perikanan," katanya.
Lanjut Mudji, Kendatipun Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) sudah mensosialisasikan Perppu Cipta Kerja, kepada kalangan nelayan, tetapi masih menyisakan persoalan yang belum terpecahkan hingga saat ini.
"Perppu Cipta Kerja dinilai bukan untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat, tetapi untuk memberikan kepastian hukum dengan segala kepentingannya dalam mengeruk sumber daya alam, khususnya sumber daya perikanan dan kelautan Indonesia," urainya.
Kata Mudji, dengan melihat urgensi tersebut, GISLI ingin menyediakan wadah diskusi dan tanya jawab perihal pemahaman teoritis dan praktis mengenai tantangan dan risiko yang dihadapi oleh nelayan skala kecil di Indonesia, semua dapat didiskusikan dengan jelas dan akurat berdasarkan kondisi empiris di lapangan.
"Kami berharap dengan digelarnya sosialisasi melalui seminar ini dapat menjawab setiap permasalahan yang belum terpecahkan, melindungi dan memberdayakan masyarakat mengelola kekayaan laut Indonesia," pungkasnya.
Acara yang diikuti secara online oleh mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Drs. Timur Pradopo selaku Ketua Dewan Pelindung GISLI memaparkan, bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi nelayan Indonesia hingga saat ini.
"Segala kegiatan sehari-hari nelayan wajib mendapat perlindungan terutama masalah keselamatan, dimana dunia saat ini sangat bergantung pada sektor perikanan sebagai sumber pendapatan utama," katanya.
Maka keselamatan dan kesejahteraan para nelayan harus menjadi perioritas bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Penegakan hukum memiliki peranan penting dalam memastikan kepatuhan, memerangi penangkapan ikan secara ilegal," tukasnya.(*/Red)
« Prev Post
Next Post »