Resmi Dilantik, Joko Santoso Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Serang Periode 2024-2029 Gelar Tasyakuran

Serang, -- Tasyakuran Joko Santoso atas pelantikannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang, periode 2024-2029, Acara dilaksanakan di Kediamannya, di Desa Cikande Permai, Kecamatan Cikande, Kab Serang, pada Selasa (03/9/24) malam. 

Hadir dalam Tasyakuran tersebut diantaranya, Sarifah Anggota DPR RI terpilih Fraksi PDI Perjuangan, tim sukses,tim pemenangan, relawan, pendukung dan simpatisan, Ketua PDI PAC PAC dapil 2, Kepala Desa Cikande Permai, Kepala Desa Situterate, Ketua BPD Desa Cikande Permai, RT RW se Cikande Permai, dan Komunitas gorikat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh lintas agama serta elemen masyarakat lainnya.

Dalam sambutan pidato Politiknya, Joko Santoso menyampaikan rasa syukur atas apa yang sudah dicapai nya hingga menjadi Anggota DPRD terpilih Kab Serang. 

" Alhamdulillah wa syukurilah, Saya banyak banyak mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang telah sudi menyempatkan hadir di acara tasyakuran ini, dimana sudah resmi dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Serang tahun 2024-2029, dan tak lupa kepada semua yang telah mengawal saya dari awal sampai pelantikan,” kata Joko dalam sambutannya. 

Dalam penyampaiannya, Ia pun memangku rasa tanggungjawab yang berat dalam lima tahun ke depan, dalam kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan nya harus menjadi program prioritas yang akan dilakukannya. 

"Rasa tanggungjawab saya lima tahun ke depan makin berat, dari aspirasi aspirasi ketimpangan sosial dimasyarakat, dari mulai permasalahan Zonasi sekolah, kegiatan keagamaan, sosial kesejahteraan masyarakat, serta seputar permasalahan sampah khusus nya Cikande Permai" ujar Mantan RW 02 Cikande Permai tersebut. 

Ia pun berharap doa dukungan Ibunda, Istri dan seluruh Masyarakat pendukung simpatisan agar konsisten, amanah menjalankan tanggungjawab sebagai Corong suara masyarakat di parlemen Kabupaten. 

" Untuk itu, Saya berharap terus mendoakan serta mendukung saya, dari pendukung, simpatisan, dan tentunya dari Ibunda serta istri saya, dan tanggung jawab ini dapat saya jalankan dengan Amanah, semoga Allah SWT meridhoi, Aamiin YRA," pungkasnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Joko Santoso pun berharap banyak dengan Sarifah Anggota DPR RI yang hadir di acara tersebut dapat berkolaborasi membawa aspirasi di Pusat pada masyarakat Dapil 2, Khususnya Cikande Permai.

Acara tersebut berlangsung lancar yang  diisi dengan ramah tamah, sesi foto, makan bersama serta hiburan masyarakat. (Red)

SPN PSP PWI 2 Telantarkan Anggota PHK Sepihak Saat Cuti Melahirkan

 

Ilustrasi PHK

Serang, - Serikat Pekerja Nasional (SPN) PWI 2 tengah menjadi sorotan setelah munculnya tudingan dari anggotanya terkait ketidakpedulian organisasi tersebut dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak mengungkapkan kekecewaan terhadap SPN yang dinilai tidak aktif memberikan bantuan hukum atau mendampingi mereka dalam menghadapi proses tersebut. 

Menurut pekerja yang tidak ingin disebutkan namanya, ia telah menjadi anggota SPN sekitar 4 (empat) tahun dan kejadian ini telah Dirinya sampaikan kepada pengurus SPN PSP PWI 2 untuk meminta bantuan hukum atau sejenisnya setelah di-PHK sepihak tanpa alasan yang jelas oleh perusahaan PWI 2 Kabupaten Serang Banten. Namun, hingga saat ini ia belum mendapatkan tindakan konkret dari Serikat Pekerja tersebut. 

"Kemarin sudah ke SPN PWI 2 untuk meminta pendampingan hukum, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Saya merasa diabaikan, padahal saya anggota yang selalu taat bayar iuran, saya berharap Serikat pekerja nasional (SPN) bisa berdiri didepan untuk memperjuangkan hak saya," ujar pekerja yang tidak ingin disebutkan namanya, Serang 04 September 2024.

Tudingan ini memunculkan kekecewaan di kalangan pekerja lain yang mengharapkan perlindungan dari Serikat pekerja. Mereka menilai SPN seharusnya lebih proaktif dalam merespons permasalahan ini, mengingat Serikat pekerja memiliki peran penting dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak anggotanya, terutama dalam situasi yang melibatkan PHK sepihak.

Di sisi lain, ketua SPN PWI 2 Handroko yang dihubungi media menyatakan pihaknya sedang melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. "Kami sedang memproses pengaduan yang masuk dan kami memastikan bahwa hak-hak anggota akan diperjuangkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku," jelasnya. 

Meski demikian, para pekerja yang terkena PHK berharap agar perusahaan dan SPN dapat bertindak lebih cepat dan sigap dalam menangani kasus seperti ini, sehingga mereka tidak merasa sendirian dalam memperjuangkan keadilan. 

Kasus ini menjadi perhatian publik, khususnya di kalangan pekerja dan aktivis buruh yang berharap agar Serikat pekerja seperti SPN bisa lebih responsif dan berperan aktif dalam melindungi anggotanya dari tindakan sewenang-wenang perusahaan yang tidak bertanggung jawab. (*/Rls) 

Anggaran Fantastis, Pembangunan Balai Penyuluhan KB, Fungsi K3 Terabaikan

Kabupaten Tangerang || Pemerintah begitu sigap serta perhatian dalam menata pembangunan yang merata /menyeluruh, baik di kota maupun pelosok desa /kampung.

Seperti salah satunya kegiatan yang sudah berjalan tiga Mingguan lebih, yaitu kegiatan Balai Penyuluhan KB.

Yang lokasinya di dalam area Kecamatan Tigaraksa lebih tepatnya di paling ujung atau samping Kantor Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.

Hasil dari petunjuk Banner sebagai wahana keterbukaan informasi publik (KIP) yang terpasang nyaris tak kelihatan di ujung tembok pagar Kecamatan Tigaraksa, diperoleh informasi walau nyaris tertutup ranting pohon yang menghalangi pemandangan (Selasa 03/09/2024).

Maka di dapatlah informasi tersebut sebagai petunjuk informasi kegiatan.

Pemerintah Kabupaten Tangerang

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau lebih tepatnya dengan sebutan nama DPPKB.

Lokasi :Kecamatan Tigaraksa

Biaya :Rp 401.561.786.58 (Empat Ratus Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus  Delapan Puluh Enam,Lima Delapan Rupiah).

Sumber Dana:APBD TA 2024 

Pelaksana :CV.IBRO PUTRA

Waktu Pelaksanaan :90 Hari Kalender

Yang tentunya kegiatan tersebut atas Partisipasi Pajak Masyarakat Yang di bayar.

Saat berbincang-bincang dengan para pekerja asal kota Purwakarta (Jabar-red)

Yang tidak menyebutkan namanya, bahwa "kegiatan ini sudah berjalan tiga mingguan, untuk mandor jarang ke lokasi, paling satu minggu sekali. Untuk pengawas tiap hari ada, itu motornya ada tapi gak tahu kemana orangnya. Dari pihak kecamatan sini ada pak Mulyadi, untuk pemilik CV ini infonya sih Jaw*ra Banten. Kalau nama tidak tahu, panjang bangunan ini adalah 10 meter dan lebar 5 meter, kalau tinggi bangunan untuk bagian tembok depan 5,60 dan tinggi tembok belakang adalah 4 meter" jelasnya .

Saat ditanya Item (barang-red) apalagi untuk tambahan yang akan di kerjakan, jawab salah satu  pekerja "Paling torn buat nampung air itu kita buat disamping kegiatan ini, kita buatkan tiang penyangga nantinya dari besi" tambahnya.

Sungguh ironis, kegiatan yang hampir menelan setengah miliar tersebut rupanya masih menyisakan pertanyaan, bagaimana mungkin pengawas maupun mandor tidak memperhatikan Keselamatan Kesehatan Kerja atau K3.

Padahal K3 sebagai Alat Pelindung Diri (APD) untuk mengantisipasi hal buruk yang mungkin saja terjadi dikala bahaya/ petaka itu datang.

Mengacu pada  aturan di antaranya ialah Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Permenaker No 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

Namun rupanya aturan tersebut hanya sebagai pelengkap saja dan tidak difungsikan dengan baik dan benar, sehingga nampak para pekerja hanya ada beberapa yang mengenakan APD, itu pun tidak lengkap hanya pakai helm saja.

Sampai terbitnya berita ini tayang beredar ke publik, Mandor dan Pelaksana serta Pengawas dari Dinas tersebut belum dapat dikonfirmasi. Karena tidak ada akses untuk bisa menghubungi atas orang-orang tersebut.

(Taswan)

Kapolres Serang Tegaskan Tidak Ada Toleransi Untuk Kasus Penyalahgunaan Narkoba

 

SERANG - Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko secara tegas menyebutkan bahwa tidak ada toleransi bagi pelaku tindak pidana narkoba. Kapolres juga menegaskan tidak ada toleransi bagi anggota Polri yang terlibat kasus narkoba.

Pernyataan tegas Kapolres disampaikan menyusul meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Serang.

"Saya tidak akan memberikan ampun bagi anggota Polri yang terbukti terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Ini adalah komitmen kita dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," tegas Kapolres kepada  media, Selasa 3 September 2024.

Kapolres alumnus Akpol 2005 juga menegaskan bahwa institusi kepolisian tidak boleh tercederai oleh perilaku menyimpang oknum anggota Polri.

"Inikan oknum yang terlibat, jangan sampai institusi tercederai oleh adanya perilaku yang menyimpang dari oknum anggota Polri," ungkap mantan Kasubdit Tipidter dan Tipidsus Ditreskrimsus Polda Banten.

AKBP Condro Sasongko juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghindari segala jenis narkoba, sebab dirinya akan menindak tegas sesuai hukum yang berlaku, meski hanya sebatas pemakai.

"Saya mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari narkoba. Saya akan menindak tegas siapapun yang terlibat meski hanya sebatas pemakai," tandasnya.

Dalam upaya memberantas narkoba, Kapolres, juga meminta kepada masyarakat untuk membantu Polres Serang dalam memberikan informasi para pelaku peredaran narkoba.

"Bagi masyarakat yang mengetahui adanya kegiatan terkait tindak pidana narkotika segera melaporkan melalui petugas Bhabinkamtibmas, atau langsung ke kantor Satresnarkoba. Untuk Identitas, saya jamin kerahasiaan nya," katanya.(*/Red) 

PT Susanti Megah Disidak DLH Kabupaten Tangerang, Ada Apa?

Kabupaten Tangerang || Tersiar kabar /Informasi bahwa DLH Kabupaten Tangerang melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke PT. Susanti Megah di wilayah Desa Sumur Bandung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang (Selasa 03/09/2024).

Sidak tersebut dilakukan oleh SKPD /OPD(Satuan Kerja Perangkat Daerah /Organisasi Perangkat Daerah) yang tentunya kegiatan tersebut adalah sebuah tugas atas dasar laporan aduan dari masyarakat/lembaga/berita. 

Awak media mencoba mendatangi lokasi PT SUSANTI MEGAH.

Sesampainya di depan Gerbang tersebut, awak media di sambut penjaga pintu (Security-red) Gerbang Perusahaan.

Awak Media menanyakan pada salah satu Security yang tidak menyebutkan namanya,

Apakah benar ada orang dari DLH Kabupaten Tangerang melakukan Sidak?

Jawaban Security " Iya betul, tadi ada orang dari DLH Kabupaten Tangerang datang kesini, sekitar pukul delapan pagi dan berakhir pukul sembilan. Saya lihat ada pak Sandi juga dan anggotanya yang masuk ke Perusahaan ini. Untuk lebih lanjut saya tidak tahu karena itu urusan perusahaan" Jawab Security didepan awak Media BhinnekaNews71.com

Selanjutnya awak Media mencoba menghubungi Sandi selaku Kasi DLH Kabupaten Tangerang via Chat WhatsApp untuk menanyakan hasil sidak tersebut dan langkah apa yang akan ditempuh /lakukan?

Sandi Kasi DLH Kabupaten membalas chat tersebut.

"Iya pa, Nanti sy infokan setelah laporan ke pa kadis dahulu ya pa" Jawab Sandi saat membalas pesan via WhatsApp.

Diduga perusahaan PT Susanti Megah yang memproduksi Garam Konsumsi tersebut ada masalah dalam hal :

1.Tidak adanya IPAL (Instalasi Pembuangan   Air Limbah) yang baik dan benar.

2.Tidak adanya TPSL B3  (Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun).

3.Hasil Analisa TDS (Total Dissolved Solids) yang sudah melebihi baku mutu.

Sangat disayangkan perusahaan tersebut, selalu abai akan aturan yang seharusnya dipatuhi dan ditempuh.

Kini pihak kontrol sosial dan masyarakat menanti jawaban dari DLH Kabupaten Tangerang .

Sikap apa yang akan ditempuh untuk menyikapi permasalahan yang ada.

Sampai terbitnya berita ini, pihak perusahaan PT Susanti Megah belum di konfirmasi.

(Taswan)

SPN PSP PWI 2 Minta Top Manajemen Perusahaan PWI di Evaluasi, Diduga Sumber Akar Masalah PHK Sepihak Karyawati yang Melahirkan

SERANG, - Serikat Pekerja Nasional (SPN) PSP PWI 2 mengeluarkan pernyataan tegas yang meminta top manajemen perusahaan PWI 2 untuk segera mengevaluasi posisi Mister Kim, yang dianggap sebagai akar permasalahan PHK sepihak karyawan Sinta Bela. Tuntutan ini muncul setelah serangkaian kebijakan dan keputusan kontroversial yang diambil oleh management dibawah kepempimpinan Mr Kim yang dinilai semena-mena dan merugikan pekerja serta tidak patuh pada aturan perundang-undangan yang berlaku pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh ketua SPN PWI 2 Handroko mengatakan, kepemimpinan Mr Kim telah menimbulkan banyak ketidak puasan di kalangan pekerja. Keputusan yang diambil, terutama terkait kebijakan yang tidak pro pekerja dan dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang adil dan transparan sehingga menimbulkan banyak kekisruhan.

Hal ini menyebabkan meningkatnya tekanan pada pekerja, penurunan kesejahteraan karyawan dan meningkatnya jumlah keluhan dari berbagai departemen.

"Sudah terlalu lama karyawan merasakan dampak negatif dari kebijakan yang diterapkan oleh Mr Kim. Kami tidak hanya berbicara tentang masalah teknis, tetapi juga soal kepercayaan dan penghormatan terhadap hak-hak karyawan, jika ini terus dibiarkan, kami khawatir situasi akan semakin memburuk, " katanya. Selasa, 03 September 2024.

Handroko menjelaskan, salah satu laporan yang diterima SPN saat ini mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan PWI 2 Sinta Bela dengan Nik 224795 bagian B/Zone. "PHK sepihak ini menunjukkan kurangnya kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan," tegasnya.

Ia menuturkan, laporan yang diterima Sinta hanya mengajukan cuti lahiran, namun setatus diperusahaan mengundurkan diri secara sukarela. "Status Sinta Bela ini dinyatakan mengundurkan diri secara sukarela diperusahaan, namun yang sebenarnya dia hanya mengajukan cuti lahiran," ujarnya.

Pihak SPN telah beberapa kali mencoba untuk berdialog dengan manajemen mengenai permasalahan ini, namun tidak mendapatkan respons yang memadai. Oleh karena itu, SPN PWI 2 merasa perlu untuk membawa isu ini ke publik dan mendesak top manajemen perusahaan untuk segera bertindak.

"Kami berharap top manajemen tidak mengabaikan suara karyawan. Evaluasi terhadap Mister Kim bukan hanya untuk kepentingan karyawan, tetapi juga demi keberlangsungan perusahaan secara keseluruhan dan kami butuh pemimpin yang bisa membawa perusahaan ke arah yang lebih baik tanpa mengorbankan kesejahteraan karyawan," harap Handroko.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini melarang pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja wanita yang hamil, melahirkan, keguguran, atau menyusui bayinya. Larangan ini diatur dalam Pasal 81 angka 43 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 153 ayat (1) huruf e UU Ketenagakerjaan.(*/RTH) 

Pererat Tali silaturahmi Naga Hitam Bersama Perwast Makan Bersama

KAB. SERANG, - Pererat tali silaturahmi keluarga besar Naga Hitam (NH) undang Perkumpulan Wartawan Serang Timur (Perwast) "Silaturahmi Bacakan" (Gerem Asem) di kediaman salah satu anggota Naga Hitam di kampung wanasari, desa kareo, kecamatan jawilan, kabupaten Serang - Banten. Pada senin malam (2/9/2024). 

Dalam kegiatan "Silaturahmi Bacakan" Ketua dan anggota Naga Hitam dan Perwast saling berbincang-bincang bertukar pikiran saling memberikan motivasi dan berbagi pengalaman dalam berorganisasi

Ketua Naga Hitam Yandi Portal mengatakan, "Silaturahmi Bacakan" ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar keluarga besar Naga Hitam dan keluarga besar Perkumpulan Wartawan Serang Timur ( Perwast) serta berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam berorganisasi, 

"Kami sangat senang bisa bersilaturahmi bacakan dengan keluarga Perkumpulan Wartawan Serang Timur (Perwast) ini merupakan kesempatan yang baik untuk saling belajar bertukar pikiran dalam berorganisasi", Ujar Ketua Naga Hitam Yandi Portal

Ketua Perkumpulan Wartawan Serang Timur (Perwast) Bob Heri menyampaikan, apresiasi yang tinggi atas undangan acara silaturahmi bacakan.

 "Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan untuk selalu mempererat tali silaturahmi antar keluarga besar perwast dengan keluarga besar naga hitam," tuturnya.

Dengan adanya silaturahmi bacakan ini diharapkan antara keluarga besar Naga Hitam (NH) dan perkumpulan wartawan serang timur (Perwast) selalu terjaga. Tutupnya

Acara Silaturahmi Bacakan di akhiri dengan makan bersama "Gerem Asem" antara keluarga besar Naga Hitam dan keluarga besar Perwast. (*/rls) 

Diduga Minim Pengawasan DPUPR Provinsi Banten, Rekonstruksi Jalan Cikande Garut Kopo Sarat Pelanggaran

Serang, -- Ada Apa ,,? Proyek Rekonstruksi Ruas Jalan Cikande - Garut - Kopo dengan nilai Kontrak 19 Milyar diduga minim  pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten. 

Pekerjaan dari Pemerintah Provinsi Banten DPUPR. 

Pekerjaan rekonstruksi ruas jalan Cikande, Garut, Kopo. Nomor kontrak 

Anggaran 000.2.3.1/068.1/SPK/PRKJ-CGK/BBM/DPUPR/IV/2024. Nilai kontrak total 19.402.294.000 (Sembilan Belas Milyar empat ratus dua juta rupiah dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), sumber dana APBD 2024, waktu pelaksanaan 180 hari. Metode pembayaran E-PURCHASING, sedangkan penyedia jasa PT. JASA KONSTRUKSI INTERNUSA. Konsultan supervisi dari PT . KREASI TEKNIKTAMA KONSULTAN.

Dari dugaan kurang profesional atau lalai dalam pekerjaan jalan rabat beton sehingga diduga Saluran Air (PDAM) jebol hingga membuat beberapa pengendara motor terjatuh dan warga pelanggan kecewa.

Lalu, tanah pemerataan diduga mengunakan sisa tanah sekitar urugan, pekerjaan tersebut didepan Polsek Kopo.

Ketika awak media mendatangi lokasi titik berikutnya dikampung bayuku, saat persiapan pengecoran salah satu pekerjaan dari beberapa orang lainnya saat tak mengunakan K3 ketika dikonfirmasi mengatakan saya pukul besi / wermes kecuali saya lagi pegang cangkul, baru pakai sepatu, cetusnya.

Ditempat yang sama Aldi pengawasan pekerjaan pemenang tender ketika ditanya awak media terkesan enggan menjawab saat ditanya tentang para pekerja tak gunakan K3.

Bahkan ketika wartawan lainnya datang ke lokasi proyek tersebut, mempertanyakan hal yang sama, Aldi diduga terkesan seperti preman. Tidak mencerminkan seorang pengawas kontruksi.

Sampai awak media meninggalkan proyek Pekerjaan rekonstruksi ruas jalan Cikande, Garut, Kopo. Diduga tidak ada dari pengawas dari DPUPR hingga Konsultan.(*/Rls) 

Bernilai 19 Miliar, Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Cikande-Kopo-Garut Diduga Sarat KKN

Serang, - Carut marut pekerjaan jalan Cikande - Kopo - Garut dengan nilai anggaran 19 Miliar yang dikerjakan oleh kontraktor bernama Gugun diduga pernah bermasalah dalam pekerjaan di jalan Banten Lama - Tonjong.

Gugun yang merupakan pelaksana dalam pekerjaan Cikande - Kopo - Garut Pernah mengerjakan pekerjaan jalan ruas Banten Lama - Tonjong yang sekarang mengalami gagal konstruksi

Menurut Angga Apria aktivis Serang Timur saat diminta tanggapannya mengatakan, pekerjaan jalan Cikande - Kopo - Garut harus dapat pengawasan extra baik dari pihak kejaksaan, Kepolisian, BPK, Dinas terkait yang menggunakan anggaran, bahkan bila perlu KPK juga ikut mengawasi pekerjaan tersebut, ujar Angga,  Selasa (2/9).

" Kontraktor yang bernama Gugun itu kan pernah mengerjakan pekerjaan jalan ruas Banten Lama - Tonjong, dan pekerjaan Banten lama - Tonjong ada titik yang kami duga ada gagal konstruksi, kenapa saya bilang diduga ada gagal konstruksi, karena ada titik yang mengalami ke longsoran dan kualitas jalan Banten Lama - Tonjong tidak layak untuk dilalui, apalagi oleh kendaraan besar, kata Angga.

Lanjut Angga, kami heran sama DPUPR Provinsi Banten kenapa seorang Gugun masih mendapatkan pekerjaan di DPUPR, apa karena punya kedekatan atau apa, secara teknis kalau pekerjaan seorang Gugun bisa dilihat dalam pekerjaan Banten lama - Tonjong, papar Angga.

" Kepala Dinas PUPR Arlan Marzan jangan kebanyakan diam, harus ambil sikap mengenai pekerjaan Cikande - Kopo - Garut, anggaran yang dipakai bukan anggaran pribadi Kepala Dinas melainkan memakai uang negara, uang negara juga uang rakyat, jadi Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten jangan kebanyakan diam diri, harus ambil sikap dan langkah terhadap kontraktor pekerjaan rekonstruksi jalan Cikande - Kopo - Garut, tutup Angga.(*/Rls) 

Diskusi Media Siber dan Relawan Dalam Rangka Mengawal Pemerintah yang Sah dan Berdaulat

BEKASI, -- Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap  keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),  serta turut mengawal kondusifitas  berbangsa, bernegara, SMSI dan Prawiro Indonesia menggelar diskusi, di Ruko Grand Galaxy City, Jakasetia, Bekasi Selatan, Senin (2/9/ 2024) 

Pada kesempatan tersebut, Prawiro Indonesia sebagai salah satu organ relawan kemenangan Prabowo - Gibran berkomitmen usai pelantikan 20 Oktober 2024 mendatang, berkomitmen bersama SMSI untuk terus  mengawal pemerintahan prabowo - Gibran  pemerintahan yang sah.

Hadir dalam  diskusi dan silaturahmi diantaranya, Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus didampingi Sekretaris Dewan Pembina SMSI, Jojon Novriandi,  Mayjen TNI (Purn) Winston P Simanjuntak , Brigjen TNI (Purn) Ali Imron,  Marsekal Eko Rislanto (Purn) Eko Rislanto, pengurus Prawiro Indonesia, Ketua DPD Prawiro Banten Embun,  serta pengasuh ponpes salafi Balaraja Ustad H. Encep Hudori.

Ketua Umum SMSI  Firdaus menegaskan SMSI sebagai organisasi siber terbesar di dunia, berkomitmen akan terus berperan aktif dalam  menjaga keutuhan NKRI dan ikut serta mengawal kepemimpinan Prabowo- Gibran selaku pemenang pemilu, dan pemerintahan yang sah.

"Jadi kami dari SMSI  bukan sebagai objek politik. Tetapi kami subjek yang ikut berkontribusi untuk bangsa dan negara yang sama-sama kita ketahui bahwa mayoritas informasi dan berita saat ini didominasi oleh media Siber,"  ujar Firdaus.

Senada diungkapkan pengasuh Ponpes Salafi Balaraja, Ustad H.Encep Hudori. Menurutnya nasionalisme Jendral Prabowo Subianto tidak perlu diragukan lagi,  untuk itu dirinya mengajak setiap warga negara Indonesia  untuk  ikut serta dalam menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara yang menurutnya  merupakan tanggung jawab semua umat.

"Sinergi yang telah terbangun antara SMSI dan Prawiro Indonesia merupakan wujud nyata kepedulian terhadap keberlangsungan kehidupan  berbangsa dan bernegara," tandasnya.

Seperti diketahui bersama, Indonesia Emas 2045 merupakan agenda prioritas pasangan Prabowo-Gibran dan demi mewujudkan hal tersebut diperlukan kebersamaan semua pihak serta didukung dengan stabilitas dari berbagai sektor, salah satunya ekonomi.

 

Dunia usaha dan perekonomian dapat stabil manakala ditopang oleh situasi yang aman dan damai.(*/Red) 

CV Fatih Kontruksi Klarifikasi Soal Kegiatan Pembangunan Penyuluh KB di Kecamatan Kemiri Dituding Mark-Up

KABUPATEN TANGERANG, -- CV FATIH KONSTRUKSI memberikan klarifikasi terkait pemberitaan BhinekaNews71.com pada edisi 02 September 2024 Dengan Judul *Diduga Kegiatan Pembangunan Penyuluhan Kb di Wilayah Kecamatan Kemiri Terindikasi Mark-Up* 

Kami asumsikan media online adalah media atau pers sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 undang undang no 40 tahun 1999 tentang Pers. “Pers adalah Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari,memperoleh,memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar,serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.

Untuk itu setiap ada permasalahan yang terkait dengan pemberitaan pers peraturan perundang undangan yang di gunakan adalah UU Pers, karna kemerdekaan pers merupakan Undang undang yang bersifat Lex Specialis, maka untuk itu kami mengambil langkah langkah yang dapat dilakukan sesuai peraturan perundang undangan tersebut diatas melalui pemenuhan hak jawab dan atau hak koreksi.

Berikut hak jawab dan atau hak koreksi yang dapat kami sampaikan bahwa :

 “Sebetulnya fakta di lokasi bukannya luas bangunan tersebut bukan hanya 10x5 m2 ada juga penambahan bangunan teras depan 2x2 m2 dan beberapa item lainnya seperti pengeboran sumur sible lengkap berikut, tiang toren, tangki penampung air dan aksesoris lainnya, dan ada beberapa pengecoran dak plat lantai bangunan dalam struktur bahan bangunan nya kami menggunakan bahan yang berkualitas mutu yang bersertifikat ISO seperti besi ukuran 13” ulir full,10” ulir full.,8” polos full,kanal 0,75 mm full,reng 0,4mm full dan bahan bahan lainnya utnuk metode pelaksanaan pembangunannya pun kami menggunakan metode standar nasional dengan cara melakukan pengecoran pondasi berikut tiang tiang kolom utama terlebih dahulu,agar tidak mengurangi kualitas beton.

Perlu kami sampaikan juga dalam proses pembanguan Balai UPT KB Kecamatan Kemiri dari mulai MC 0, sampe dengan saat ini proses pengawasan dari dinas melalui konsultan pengawas pengelihatan kami belum pernah absen artinya setiap hari pengawas konsultan hadir di lokasi karna proses pembangunan tersebut tidak pernah libur kecuali pada saat tanggal 17 agustus karena bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan.

Dan terkait mengenai K3, petugas pekerja kami sangat memperhatikan K3 dan atribut tersebut selalu di pakai hanya saja ada beberapa pekerja yang dianggap kurang lengkap memakai atribut k3 dan pada saat pekerja beristirahat dikarenakan waktunya jam istirahat wajar kiranya atribut k3 tersebut di lepas sementara selama waktu istirahat.

Berikut kami lampirkan dokumen terkait. Demikian permohonan hak jawab dan atau hak koreksi ini saya sampaikan Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Sebelum nya diberitakan berjudul dengan link:

*Diduga Kegiatan Pembangunan Penyuluh KB di Wilayah Kecamatan Kemiri  Terindikasi Mark-Up*

https://www.bhinnekanews71.com/2024/09/diduga-kegiatan-pembangunan-penyuluh-kb_61.html

Kegiatan pembangunan penyuluh KB di Kampung Kemiri RT 10 /03 Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang menyita perhatian  publik (Senin 02/09/2024).

Kegiatan dari Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang, Yang di beri judul : PEMBANGUNAN PENYULUH KB KECAMATAN KEMIRI.

Lokasi : Kecamatan Kemiri

Sumber Dana : APBD 2024 Dana Alokasi Khusus (DAK).

Biaya : Rp 400,063,729,00

Pelaksana : CV.FATIH KONTRUKSI

Waktu : 90 Hari Kalender.

Sejak awal kegiatan penggalian pondasi, yaitu bulan Agustus pertama kali awak Media mendatangi lokasi kegiatan 2 Agustus 2024, untuk menanyakan kegiatan tersebut.

Pengakuan waktu dari salah satu pekerja yang tidak menyebutkan namanya, bahwa

"Panjang bangunan ini hanya 5 meter, lebar nya 10 meter" ucap pekerja saat diwawancarai 2 Agustus 2024.

Selanjutnya awak media mendatangi kembali lokasi kegiatan yang sudah satu bulan yakni Senin 02 September 2024.

Saat ditanya pada salah satu kepercayaan Mandor yang tidak menyebutkan namanya, berbicara di hadapan awak Media,

"Kegiatan ini milik Iy*s , kalau Mandornya Kay*t orang pasir salam Kronjo, panjang bangunan ini 5 meter, dan lebarnya hanya 9 meter, dan tinggi bangunan ini adalah 5,35 untuk yang depan, tinggi bagian belakang 5,25 "Jelasnya.

Saat ditanya lebih lanjut apakah akan di dak atau ditingkat?

Kepercayaan Mandor tersebut menambahkan " Tidak ditingkat, cukup gitu doang" ujarnya.

Sungguh aneh jawaban semula dan saat ini tidak sama, ada apa sebenarnya yang terjadi?

Pantauan awak Media terlihat para pekerja juga tidak mengenakan alat safety K3, yang mana K3 adalah sarat penting dalam kegiatan tersebut.

Lemahnya pengawasan, sehingga para pekerja tidak tertib akan aturan K3.

Diduga tidak adanya arahan dari pihak Mandor.

Dalam waktu dekat awak Media akan mendatangi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang, untuk konfirmasi kegiatan yang sedang berjalan yang hampir menelan anggaran setengah miliar.

(Taswan)

Kapolri : TNI-Polri Bersinergi Jamin Keamanan KTT IAF di Bali

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terus memastikan keamanan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Indonesia Africa Forum (IAF) ke-2 di Bali. 

Kali ini mereka berdua memberi
kan pengarahan langsung kepada seluruh jajaran TNI-Polri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban event internasional yang berlangsung sejak tanggal 1 hingga 3 September 2024 di ITDC, Nusa Dua, Bali, Senin (2/9/2024).

Dalam pengarahannya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit menekankan bahwa, seluruh personel TNI-Polri bersinergi guna memberikan pengamanan yang maksimal di KTT IAF. Jajaran yang bertugas di ring I, II dan III, terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik. 

"Hal-hal yang terjadi di ring III, ring I dan II juga harus terinformasi. Klaster yang sudah diatur dan kemudian seluruh informasi yang ada tentunya, Pak Panglima sebagai ketua keamanan bisa terinformasi dengan lengkap," kata Sigit dalam pengarahannya. 

Sinergisitas, kata Sigit merupakan kunci keberhasilan dari TNI-Polri untuk menjamin keamanan dan keselamatan bagi VVIP, VIP serta seluruh delegasi yang hadir dalam event tersebut. 

"Ini menjadi bagian operasi yang merupakan satu kesatuan. Jadi mohon terhadap info-info, kegiatan-kegiatan, yang dilakukan, rekan-rekan ini semua terinformasi dengan baik," ujar Sigit. 

Dengan terjalinnya sinergisitas dan komunikasi yang baik, Sigit menyebut, apabila terjadi ancaman maupun gangguan, semua pihak yang terlibat bisa bergerak cepat untuk melakukan antisipasi. 

"Sehingga, ketika ada potensi ancaman gangguan dan hal-hal yang kemudian harus kita lakukan langkah. Maka, pembagiannya sudah jelas, VVIP itu jadi tanggung jawab kewenangan Bapak Panglima dan jajaran. Kemudian kita yang VIP. Tolong ini bisa dilaksanakan dengan baik," ucap Sigit. 

TNI dan Polri terus berupaya maksimal melakukan pengamanan KTT IAF. Sebelum pelaksanaan sejumlah kesiapan telah dilakukan. 

Oleh karenanya, Sigit menegaskan, prinsip operasi pengamanan ini adalah tukar menukar informasi dan saling mengenal satu sama lain, baik di ring I, II dan III. 

Lebih dalam, Sigit mengingatkan kepada seluruh personel yang bertugas untuk memahami peran, fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. 

"Sehingga ini yang dipastikan, walaupun saat ini belum ada hal-hal terlalu serius, namun demikian masing-masing memahami apa yang harus dikerjakan," tutur Sigit. 

Tak lupa, Sigit berharap, seluruh personel TNI-Polri bisa melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat khususnya di Bali yang terganggu aktivitasnya, seperti adanya rekayasa lalu lintas dan hal lainnya. 

"Termasuk juga kondisi terkait menyampaikan pendapat, ada protes dari masyarakat terkait pengalihan arus lalin," tutup Sigit.(*/Red) 

KJRI Hamburg Menerima Kunjungan Siswa Sekolah Tumbuh dan Sekolah Wichern Hamburg

Hamburg – KJRI Hamburg menerima kunjungan siswa Sekolah Tumbuh dari Yogyakarta bersama dengan Sekolah Wichern Hamburg pada Jumat (30/08) pagi.

Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Wironegoro, selaku pimpinan rombongan Sekolah Tumbuh, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mengenalkan kepada siswa di luar Indonesia tentang kekayaan budaya Indonesia melalui alat musik gamelan serta harapan untuk dapat menjalin kerja sama dan kolaborasi antara Indonesia dan Jerman.

Konjen RI Hamburg dalam sambutan menyampaikan bahwa diharapkan kegiatan ini dapat memberikan pengalaman yang tidak terlupakan bagi siswa dari kedua sekolah untuk dapat mempelajari dan menghargai budaya dari masing-masing negara dan dapat mempererat hubungan antara masyarakat Indonesia dan Jerman.

Dalam kunjungan tersebut siswa-siswa Sekolah Tumbuh menampilkan lagu "GundulGundul Pacul" dengan menggunakan gamelan yang dimiliki oleh KJRI Hamburg serta menampilkan penampilan musikal dalam bahasa inggris yang berjudul "Cah Dolanan“ yang bertemakan berbagai permainan tradisional anak-anak Indonesia. Penampilan tersebut disambut dengan antusias oleh siswa-siswi dari sekolah Wichern Hamburg yang tampak sangat terhibur.

Kegiatan diakhiri dengan siswa-siswi Sekolah Tumbuh memperkenalkan dan mengajarkan tata cara bermain Gamelan kepada siswa-siswi Wichern. Pada kegiatan tersebut tampak interaksi yang hangat antara kedua pelajar yang berbeda negara. 

Mereka tampak antusias untuk saling bertukar cerita mengenai Gamelan dan kegiatan belajar mereka di sekolah masing-masing serta bertukar cenderamata. Salah satu siswa sekolah Wichern menyampaikan ketertarikannya untuk liburan ke Indonesia setelah kunjungan tersebut. Sebuah momen indah untuk mempererat persahabatan dan berbagi budaya antara Indonesia dan Jerman.

Kunjungan Sekolah Tumbuh ke KJRI Hamburg merupakan salah satu rangkaian kegiatan program kunjungan sosial budaya Sekolah Tumbuh ke Eropa (Belanda dan Jerman) yang difasilitasi oleh Stichting Hibiscus di Belanda dan dipimpin oleh Kanjeng Pangeran Haryo Wironegoro. 

KJRI Hamburg

Polisi Kawal Pemeriksaan Kesehatan Bacalon Kepala Daerah Pilkada 2024 di RSUP dr. Sitanala

TANGERANG -- Jajaran Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya memonitoring dan mengawal  pemeriksaan kesehatan bakal calon Walikota dan Wakil serta Bupati dan Wakil Tangerang, di RSUP dr. Sitanala, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang yang dilaksanakan sejak, Jum'at (30/8/2024) dan hari ini, Sabtu (31/8/2024) pagi WIB hingga menjelang Petang.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pengamanan ini dilakukan mencegah terjadinya gangguan berjalannya proses Medical Check Up (MCU) yang dilakukan 6 pasangan bakal calon (Bacalon) Walikota dan Bupati beserta wakilnya.

Diketahui, tiga pasangan bacalon Bupati dan Wakil Tangerang yang telah melakukan Tes Kesehatan itu adalah Maesyal Rasyid-Intan Nurhikmah, Mat Ramli-Irvansyah Asmat dan   Zulkarnain-Lerru. Dilaksanakan pada, Jum'at (30/8) kemarin.

Sementara, tiga pasangan bacalon Wali kota dan Wakil Wali Kota Tangerang yakni, Ahmad Amarullah-Bonnie Mufidzar, Sachrudin-Maryono Hasan dan Faldo Maldini-Fadhlin Akbar. dilaksanakan Sabtu, (31/8).

“Monitoring serta pengawasan dilakukan Polri terhadap calon Bupati, Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang sedang melaksanakan pemeriksaan kesehatan, agar mereka merasa aman dan nyaman,” terang Zain.

Melalui pengamanan dan monitoring ini, lanjut Kapolres, pihaknya ingin memastikan serta mengantisipasi terhadap gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggungjawab yang mungkin dapat terjadi terhadap para calon kepala daerah itu.

“Polisi akan melindungi bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan calon Walikota/Wakil Walikota terhadap gerakan dan ancaman dari pihak yang tidak bertanggungjawab,” jelasnya.

Zain mengungkapkan, proses pemeriksaan kesehatan telah berjalan dengan aman dan lancar. Ia berharap masyarakat kota/kabupaten Tangerang akan mendapatkan pemimpin yang sehat baik secara jasmani dan rohani.

"Alhamdulillah, hingga saat ini, Sabtu (31/8) pengamanan kami lakukan berjalan kondusif. Semua berjalan lancar dan semoga menghasilkan pemimpin Kota/kabupaten yang amanah, sehat secara lahir dan batin, jasmani dan rohani," pungkasnya.(*/Red) 

Nothing Impossible! Andra-Dimyati Optimis Menang Dalam Pilkada Provinsi Banten 2024

BANTEN, - Andra Soni - Dimyati Natakusumah mendaftar ke KPUD Provinsi Banten dengan iring-iringan partai pengusung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan segenap relawan dan solidaritas. Kamis, (29/08/2024).

Partai berlambang beringin itu sebelumnya telah menarik dukungan untuk Andra Soni-Dimyati dan mengalihkan dukungan ke kader sendiri Airin Rachmi Diany yang sebelumnya diusung PDIP.

Andra Soni adalah politikus Partai Gerindra dan Dimyati adalah politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Kini keduanya diusung 8 partai pasca-Golkar menarik dukungan.

Partai tersebut adalah Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat.

Sebagian besar partai pendukung Andra-Dimyati merupakan anggota Koalisi Indonesia Maju, koalisi pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Presiden 2024.

"Berkas telah di periksa dan diterima oleh KPU dan dinyatakan benar. Ini kami dikasih surat periksa kesehatan pada 1 September 2024 nanti," kata Andra saat Converse pers usai daftar.

Pembangunan bukan hanya fisik lanjut Andra. Namun juga sumber dayanya. "Di luar negeri sana, mereka utamakan sumberdayanya. Nantinya, tidak perlu lagi orang desa datang ke kota. Bahkan mereka bisa menjadi supplier ke luar daerahnya," jelasnya.

Ada wilayah di Banten yang membutuhkan skala prioritas pembangunan jalan. "Kami akan fokus membangun jalan desa, kabupaten hingga jalan provinsi," ujarnya.

Panjang jalan provinsi Banten hanya sekitar 900 km. "Pancang jalan provinsi yang seluas ini, kalau kita mampu mengelola dengan baik bertanggung jawab dengan pengolahan. Insya allah kita jadwalkan agar terhindar dari hal-hal tidak bertanggung jawab. Karena itu bisa menghambat proses pembangunan percepatan pembangunan provinsi banten," jelasnya.

Kita sepakat provinsi banten adalah provinsi yang masih tertinggal. Terkait dengan pemerataannya, kita bisa lihat Kabupaten Lebak, sulit bagi Bupati Lebak, sulit bagi Bupati di Pandeglang, jika mereka bekerja sendiri.

"Karena luas wilayah lebak 3700 km, luas kabupaten pandeglang 2000 sekian 100 km per sedikit, kalau kita bandingkan dengan tangsel hanya 147 km per sedikit,

dan tangsel terlibat aktif, swasta juga luar biasa," jelasnya.

Jika tidak ada swasta yang aktif untuk membangun di wilayah lain. Oleh karena itu, kita harus membuat sebuah program, perencanaan dan sebagainya yang bisa mengundang semua investasi ikut bergabung. Ikut juga menjadi bagian dari kemakmuran dari kemajuan provinsi banten.

"Insa Allah, kita akan bekerja sama, berkolaborasi dengan 4 kota, 4 jabatan di seluruh provinsi banten. Karena apa? Seluruh rakyat yang di kota tersebut, di kota tersebut adalah rakyat bantuan.

Dan juga tugas pemimpin adalah mengayominya. Insa Allah. Kita sudah punya KPK, kita punya polisi, kita punya jaksa, perangkat-perangkat penegak hukum juga sudah ada. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membangun sebuah sistem good governance," katanya.

Andra Soni-Dimyati dipastikan akan berhadapan dengan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi yang diusung PDIP, Golkar, dan 5 partai nonparlemen. Airin-Ade mendaftar ke KPU Banten Rabu kemarin 28 Agustus 2024. "Sekarang tinggal masyarakat yang memilah dan memilih," tutup Andra.(*/Red) 

Ketum SMSI Pusat Firdaus Kenalkan Konsep Pendidikan Jurnalistik di JBS ke Danrem 064/Maulana Yusuf

CILEGON - Komandan Resor Militer (Danrem) 064/Maulana Yusuf, Brigjend TNI Fierman Syafirial Agustus adakan silaturahmi dan kunjungan ke Journalis Boarding School (JBS), Rabu (28/8/2024).

Pada kunjungan tersebut, Danrem 064/Maulana Yusuf, Brigjen TNI Fierman bertemu dengan Ketua Umum (Ketum) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Firdaus berserta Pokja Konstituen Dewan Pers yang ada di Provinsi Banten yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), dan Serikat Perusahaan Pers (SPS).

Dalam kunjungan tersebut, Brigjend TNI Fierman yang diketahui telah menjabat sebagai Danrem 064/Maulana Yusuf sejak November 2023 itu, didampingi Kepala Seksi (Kasi Ops Kasrem, Letkol Inf Harry Prabowo, Komandan Tim Intel, Mayor Inf Wardoyo beserta jajaran Korem 064/Maulana Yusuf.

Pada kesempatan itu, Ketum SMSI Pusat, Firdaus memperkenalkan jajarannya beserta para ketua Pokja Konstituen Dewan Pers yang ada di Banten. Selain itu, Firdaus juga mengenalkan tentang Gedung JBS yang digagas dan didirikan olehnya sebagai pusat pendidikan dan aktifitas jurnalistik di Banten.

"JBS ini kami dirikan sebagai pusat pendidikan dan aktifitas pengembangan jurnalistik di Banten, baik itu untuk pengembangan usaha perusahaan pers, hingga personal wartawan di Banten," kata Firdaus saat berbincang dengan Danrem 064/Maulana Yusuf, Brigjend TNI Fierman.

Firdaus yang merupakan tokoh pers dan mantan Ketua PWI Banten itu juga menyampaikan, harapannya ke depan agar JBS dapat berjalan secara mandiri untuk pengembangan jurnalistik di Banten bahkan di Indonesia. 

"Harapan kita nanti adalah kemandirian, karena kami memiliki cita-cita untuk membangun Indonesia melalui jurnalistik. Mudah-mudahan, dengan adanya gedung ini kita bisa menghimpun kekuatan untuk Indonesia 50 tahun ke depan, salah satunya adalah untuk mendukung program pemerintah menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Sementara itu, Danrem 064/Maulana Yusuf, Brigjend TNI Fierman Syafirial Agustus, memberi apresiasi atas sambutan para pimpinan Pokja Konstituen Dewan Pers di Gedung JBS.

Brigjend TNI Fierman berharap, dengan telah didirikannya JBS, media beserta jurnalis dapat terus memberikan sajian berita dan informasi yang faktual dan aktual untuk masyarakat.

"Semoga dalam sistem pendidikan disini tujuannya adalah menghasilkan produk (berita) yang baik, substansinya yang harus didengungkan," ujarnya.

Mantan ajudan Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu juga menuturkan, dalam pengelolaan JBS ke depan, insan pers di Banten harus juga memikirkan regenerasi yakni para generasi penerus dalam dunia jurnalistik. Hal itu, lanjut dia, salah satunya untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Kita jangan bosan untuk mengajarkan sesuatu hal yang baik kepada generasi penerus kita, agar tujuan ke depan dapat tercapai. Disini proses regenerasi itu harus berjalan, jadi kita harus memikirkan bukan hanya pekerjaan saja, secara ideologis juga harus dipikirkan. Bagaimana meneruskan kekuatan ideologis kepada generasi selanjutnya ini harus di wariskan. Karena kita ingin menuju 2045 Indonesia Emas, jadi harus terus belajar dengan orang-orang yang unggul," pungkas Brigjend TNI Fierman.

Hadir dalam acara tersebut, Dewan Pembina SMSI Pusat, GS. Ashok Kumar, Ketua SMSI Banten, Lesman Bangun, Ketua PWI Banten, Rian Nopandra, Ketua PRSSNI Banten, Cahyono Adi, Ketua SPS Banten, Wiri Astuti, beserta ketua Pokja Konstituen Dewan Pers tingkat kota/kabupaten se-Banten. (*/Red) 

CJBI Gelar Rapat Perdana, Siap Kibarkan Bendera dengan Karya yang Membangun

SERANG, -- Collaborative Journalism Banten Indonesia (CJBI) siap dongkrak kemajuan negara memalui media. Berawal dari Provinsi Banten untuk Indonesia

Melalui persatuan dari berbagai media ini, CJBI siap mengibarkan bendera dengan karya-karya yang membangun dan menjadi inspiratif bagi orang lain.

"Mati kita berjuang bersama memajukan CJBI dengan karya yang nyata," kata ketua CJBI, Martin di Villa Kaong, Cipocok Jaya, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, Rabu (28/08/2024).

Dalam waktu dekat, lanjut Martin, CJBI akan melakukan berbagai gebrakan. "Kami sedang melakukan legalisasi organisasi. Tujuannya untuk lebih mempermudah langkah kami dalam menjalin hubungan dengan instansi terkait," jelasnya.

Dewan penasehat CJBI Wisnu Bangun mengatakan, bukan hal yang baru dalam  organisasi akan ada perselisihan. Bahkan terkadang terjadi perdebatan konflik akibat masih adanya penafsiran yang salah.

"diantaranya masih ada ego masing-masing. Memang bukan hal yang mudah untuk bisa mempersatukan orang media, tetapi juga bukan hal yang tidak mungkin jika semua bisa bersatu dalam membangun kebersamaan," katanya.

Dengan membangun organisasi lanjut Wisnu, azas keterbukaan harus dijaga. "Supaya nantinya, apabila menyangkut tentang organisasi, kita harus bisa ada pemisahan antara kepentingan organisasi dan pribadi. Supaya tidak tumpang tindih dalam menyikapi permasalahan dan tidak ada kesan untuk saling menyalahkan satu sama lain," lanjutnya.

Tujuan dibentuknya organisasi ini, yaitu untuk mempersatukan beberapa media yang ada di propinsi Banten sebagai barisan media independen dalam mendukung kinerja program pemerintah dengan memberikan sajian berita ke publik yang berimbang untuk mengantisipasi berita berita Hoax.

CJBI memiliki visi misi untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan publik melalui penyajian berita. Selain itu, juga untuk perkembangan pers di Indonesia sebagai kontrol sosial kearah yang lebih profesional. (*/Red) 

Satreskrim Polres Serang Patroli Kring Serse Pantau Lokasi Rawan Kejahatan di Sejumlah Titik

SERANG,  - Dalam upaya menjaga kondusifitas kamtibmas, personil Unit Tipidkor Satreskrim Polres Serang yang dipimpin Ipda Stefany Panggung menggelar patroli Kring Serse di sejumlah lokasi rawan kejahatan di wilayah hukum Polres Serang, Selasa (27/8/2024) malam hingga Rabu dini hari.

"Patroli Kring Serse ini rutin dilaksanakan sebagai wujud kehadiran Polri dalam menjaga kondusifitas kamtibmas yang aman dan nyaman," ungkap Kasatreskim AKP Andi Kurniady ES kepada media Rabu 28 Agustus 2024.

Menurut Andi Kurniady, sasaran patroli Kring Serse yaitu pertokoan, mesin ATM serta SPBU. Tim patroli juga menyasar kios-kios jamu serta lapo tuak untuk mengantisipasi peredaran minuman keras. 

"Tim patroli juga memeriksa kios-kios jamu serta lapo tuak untuk mengantisipasi peredaran miras, dan hasilnya tidak ditemukan peredaran miras," ujar Kasatreskim.

Dijelaskan Kasatreskim, patroli Kring Serse Unit Tipidkor ini juga menyapa warga sambil memberikan saran positif kepada masyarakat agar menjaga kondusifitas lingkungan menjelang Pilkada Serentak.

"Selain berpatroli, anggota yang bertugas juga memberikan saran positif kepada masyarakat agar melaksanakan tugas dengan rasa tanggung jawab," jelas Andi Kurniady.

Selain itu, petugas yang melaksanakan patroli Kring Serse juga mensosialisasikan call center 110 kepolisian. Masyarakat diimbau menghubungi call center jika menemukan aktivitas yang mencurigakan.

"Jika melihat aktivitas yang berpotensi mengganggu kamtibmas segera hubungi call center 110 dan diminta untuk tidak melakukan tindakan sendiri," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Andi mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusifitas lingkungannya masing-masing serta meningkatkan sistem keamanan lingkungan serta tidak menjual atau mengkonsumsi miras atau narkoba.

"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk bersama menjaga kamtibmas sebab aksi kejahatan ataupun peredaran miras dan narkoba bisa dicegah jika ada peran dari masyarakat," tandasnya.(*/Red) 

Pengurusan PTSL di Desa Bandung, Kecamatan Bandung Diduga Pungli Masyarakat Berkisar Rp500 sampai 1,5juta

Ilustrasi

 

Serang, -- Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang seharusnya menjadi sarana untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, dalam mendapatkan sertifikat tanah secara gratis, kembali tercoreng dengan dugaan adanya praktik pungutan liar.

Sejumlah warga dibeberapa Rukun Tetangga (RT) di Desa Bandung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten mengatakan kepada wartawan, bahwasanya mereka diminta untuk membayar sejumlah uang oleh oknum pejabat desa untuk proses pengurusan sertifikat tanah melalui program PTSL. 

Sedangkan kuota untuk pengajuan program PTSL di Desa Bandung berjumlah 550 dan yang sudah terkumpul di kantor desa sebanyak 300 pengajuan.

Menurut laporan yang diterima, pungutan tersebut berkisaran Rp. 500.000 hingga Rp. L1.500.000 untuk DP per Sertifikat, tergantung  luas tanah dan lokasinya.

"Diminta untuk DP pembuatan sertifikat atau membayar cash sebesar Rp. 2.000.000," ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya beberapa waktu lalu. 

Ia melanjutkan, indikasi adanya dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum Desa di Desa Bandung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang sudah jelas merugikan masyarakat.

 "Kepada Kapolres Serang dan pihak berwenang lainnya mohon segera ditindaklanjuti untuk diproses secara Hukum, sesuai dengan Undang-undang NKRI agar tidak ada lagi oknum yang menyelewengkan tugas," tegas dia. 

Sementara, Umdana, PJ Desa Bandung saat ditemui di Kantor Kecamatan Bandung, mengatakan bahwa Ia baru menjabat sebagai PJ selama 2 Bulan, sehingga ia tidak mengetahui adanya dugaan pungli tersebut,

"Saya baru dua menjabat jadi PJ ya, selama menjabat saya tidak pernah menerima data PSTL yang baru, jadi data PTSL yang ada di Desa itu sudah mencapai sekitar 600 data atas nama masyarakat, kalau kuota kan 550, jadi terkait dugaan pungutan itu saya tidak mengetahui, soalnya yang setahu saya izin dari Kementerian itu hanya Rp.150 ribuan selain itu saya tidak tahu, PJ lama Itu Pak Sibro, jadi panitia itu Pak PJ, Sekdes dan Pak Mahfud Kasi Pemerintahan," terang PJ Desa Bandung, dikonfirmasi, Rabu (28/8/24). 

Saat dihubungi terpisah, Sibro PJ lama, tidak merespon pesan WhatsApp dan mereject ttelepon Wartawan.

Diketahui, Program PTSL sendiri dicanangkan oleh pemerintah sebagai layanan gratis yang di danai oleh negara, namun masyarakat hanya dikenakan biaya Rp. 150.000 untuk pembuatan per sertifikat, hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Mentri.

Dengan adanya kasus ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang tengah berupaya mengurus sertifikat tanah melalui program PTSL. Banyak warga yang merasa takut untuk melanjutkan proses pengurusan, karena khawatir akan diminta uang lagi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. 

"Saya merasa kecewa karena program yang seharusnya membantu kami, malah dijadikan ajang pungli," jelasnya. 

Kasus PTSL berbayar ini menjadi peringatan bagi semua pihak untuk selalu waspada dan segera melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang. 

Masyarakat diimbau untuk tidak segan melaporkan kepada pihak berwenang jika dimintai biaya dalam pengurusan PTSL.

Hingga berita ini dimuat, Panitia PTSL Desa Bandung yang terdiri dari PJ Desa Bandung, Sekdes dan Kasi Tapem belum dapat dikonfirmasi.(Red) 

Terkait Polemik Dugaan Penimbunan Limbah B3 Oleh Pihak Pelaksana Urugan PT Taruna Sakti Yudhatama Begini Jawaban Kabid PSL B3

Kabupaten Tangerang || Pemberitaan terkait yang sudah beredar tayang yakni dugaan adanya penimbunan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun), yang berada di lokasi Kampung Jayanti Timur RT 13/03 Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang.

Untuk keperluan pengurugan bantalan dasar urugan guna peruntukan perumahan milik PT Taruna Sakti Yudhatama.

Awak media di panggil oleh pelaksana urugan pada hari Senin 26 Agustus Pukul 16.00 di Wilayah desa Cikande.

Ak*w menyanggah pemberitaan, jika urugan yang di gunakan itu B3.

Dia (Ak*w) menyebutkan bahwa dia "membeli tanah bukan B3, dan saya pun heran kenapa tidak dari awal kegiatan di stop jika memang barang tersebut adalah B3.

Bukan sudah kegiatan kelar" Jelasnya.

Lebih lanjut keterangan warga setempat yang enggan menyebut namanya menuturkan di hadapan awak Media.

"Waduh itu barang yang diurug itu benar-benar bikin saya enek (mual-red) ditambah lagi baunya yang menyengat. Saya tidak bisa membayangkan jika turun hujan, pasti akan berdampak kurang baik terhadap ternak ikan atau pun petani" Tuturnya pada Selasa 27/08/2024.

Awak Media mencoba konfirmasi terhadap Kasie LHK Kabupaten Tangerang, H Sandi untuk menanggapi persoalan yang ada.

Kasie LHK Kabupaten Tangerang angkat bicara "Waalaikumsalam harus konfirmasi ke pimpinan pa, Dr temen media yg lain sudah diteruskan langsung konfirmasi ke pimpinan pa" Terangnya (Rabu 28/08/2024).

Selanjutnya awak Media mencoba konfirmasi pada Kabid PSL B3 (Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun) atas nama  Hari Mahardika, ketika dimintai tanggapannya terkait berita dan langkah apa yang akan di ambil?

Hari Mahardika menjawab pertanyaan awak Media BhinnekaNews71.com dengan singkat.

"kita ricek dulu ya"

Jawabnya.

Ketika ditanya kapan waktu turun ricek nya ke lokasi, Hari Mahardika belum memberikan keterangan.

Hingga terbitnya berita ini, pihak PT Taruna Sakti Yudhatama masih belum bisa di konfirmasi. Karena tidak ada akses nomor telephone yang bisa dihubungi.

Redaksi BhinnekaNews71.com dalam penulisan berita, di sertai dengan alat bukti kamera handphone saat peliputan ambil gambar / video di lokasi kegiatan tersebut.

(Taswan)